PHRI DIY Optimistis Kunjungan Wisatawan Saat Libur Lebaran 2026 Tinggi

15 Jan 2026, 09:19 WIB

Hironymus Daruwaskita

Tugu Yogya (unsplash.com/anggakrnwan)

Intinya sih...

Kunjungan wisatawan tinggi saat libur Lebaran perlu diimbangi penertiban akomodasi ilegal untuk menjaga keseimbangan sektor pariwisata.
Akomodasi ilegal dapat merusak data kunjungan wisatawan yang tidak mencerminkan kondisi riil, butuh tindakan tegas pemerintah dalam menertibkannya.
PHRI terus mendorong penertiban akomodasi ilegal agar data kunjungan wisatawan menjadi lebih akurat dan sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

‎Bantul, IDN Times - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) optimistis kunjungan wisatawan saat libur panjang Lebaran tetap tinggi, meski jaraknya dengan libur Natal dan Tahun Baru 2026 kurang dari tiga bulan.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyebut salah satu faktor yang mendorong tingginya kunjungan wisatawan ke Yogyakarta adalah banyaknya universitas ternama yang menggelar reuni bertepatan dengan momentum libur panjang Lebaran.

"Kegiatan reuni di Yogyakarta sudah terlihat dari reservasi hotel yang akan digunakan untuk menginap atau menggelar acara reuni sudah mencapai 40 persen," katanya, Rabu (14/1/2026) sore.

1. Kunjungan wisatawan yang tinggi harus dibarengi penertiban akomodasi ilegal

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono. (IDN Times/Daruwaskita)

Meski optimistis kunjungan wisatawan ke Yogyakarta tetap tinggi saat libur Lebaran, PHRI DIY menilai hal tersebut perlu dibarengi dengan langkah pemerintah daerah dalam menertibkan akomodasi ilegal agar seluruh sektor pariwisata dapat berjalan seimbang.

"Saya tidak bisa mengatakan optimistis kunjungan wisatawan tinggi seperti libur Nataru kemarin karena juga terkait bagaimana tindakan kabupaten/kota untuk menertibkan akomodasi ilegal itu," ucapnya.

‎2. Marak akomodasi ilegal data kunjungan wisatawan tidak riil

Ilustrasi vila dengan private pool (unsplash.com/shawnanggg)

Deddy menegaskan, tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah dalam menertibkan akomodasi ilegal, data kunjungan wisatawan ke Yogyakarta berpotensi tidak mencerminkan kondisi riil. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki data wisatawan yang menginap di akomodasi ilegal tersebut.

"Saya sampaikan kalau pemerintah meminta data ke kita (PHRI) maka data tersebut tidak riil karena pemerintah juga tidak mendarat wisatawan yang menginap di akomodasi ilegal itu," tandasnya.

"Kalau masalah data kunjungan wisatawan ke PHRI sebagai acuan kerja maka akan blong," tambahnya.

3. Tak akan lelah serukan penertiban akomodasi ilegal

Ketua PHRI Bantul, Hendra Dwi Utomo. (IDN Times/Daruwaskita)

Ketua PHRI Bantul, Hendra Dwi Utomo, menyebut tingkat kunjungan wisatawan ke Bantul tergolong tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak dapat tercatat secara maksimal karena banyak wisatawan memilih menginap di homestay atau vila ilegal yang jumlahnya cukup banyak di Bumi Projotamansari.

"Kita optimistis kunjungan wisatawan saat libur Lebaran tinggi di Bantul namun kita tidak punya data riil akibat banyak yang nginap di akomodasi ilegal itu," ujarnya.

"Oleh karenanya PHRI akan terus menyuarakan agar Pemkab Bantul menertibkan akomodasi yang ilegal itu. Tidak bayar pajak, turunkan okupansi hotel yang berizin dan pelayanan dan keamanan wisatawan tidak ada yang menjamin," tambahnya.