Penerimaan Pajak Bantul 2025 hingga 14 November Capai Rp257 Miliar

15 Nov 2025, 17:01 WIB

Hironymus Daruwaskita

Penerimaan Pajak Bantul 2025 hingga 14 November Capai Rp257 Miliar

Pajak Bantul Award 2025. (IDN Times/Daruwaskita)

Intinya sih...

Tiga kalurahan lunas PBB-P2 untuk pertama kalinya pada 2025, menunjukkan kesadaran masyarakat Bantul yang semakin tinggi terhadap pembayaran pajak.
Tujuan diadakannya Pajak Bantul Award adalah sebagai ajang silaturahmi dan bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang taat.
Pajak daerah merupakan komponen penting dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah, serta memberikan apresiasi kepada mereka yang berperan besar dalam peningkatan ekonomi daerah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

‎‎Bantul, IDN Times - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hingga 14 November 2025 telah mencapai Rp257 miliar, atau sekitar 88,2 persen dari target Rp291,5 miliar.

Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, menyampaikan bahwa dengan sisa waktu sekitar satu setengah bulan, pihaknya optimistis target PAD 2025 dapat tercapai. Optimisme tersebut didukung kerja keras para pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

"Kami optimis target penerimaan akan dapat tercapai karena adanya sinergi yang baik antara BPKPAD, masyarakat selaku wajib pajak, dan seluruh pemangku kepentingan pengelola pajak daerah di Bantul," katanya dalam acara Pajak Bantul Award 2025 di Kasongan, Jumat (14/11/2025) malam.

1. Tiga kalurahan lunas PBB-P2 untuk pertama kalinya

Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti (IDN Times/Daruwaskita)

Pada 2025, Istirul menyebut ada penambahan tiga kalurahan yang berhasil mencapai pelunasan 100 persen PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Ketiganya yakni Kalurahan Sumbermulyo dan Sidomulyo di Kapanewon Bambanglipuro, serta Kalurahan Segoroyoso di Kapanewon Pleret.

"Ini bukti bahwa kesadaran masyarakat Bantul untuk membayar pajak semakin tinggi. Masyarakat sudah paham bahwa pajak merupakan komponen untuk pembangunan," katanya.

Dengan tambahan tersebut, total ada 27 desa, tiga kecamatan, dan 329 padukuhan di Bantul yang telah melunasi PBB-P2 hingga akhir jatuh tempo periode ketiga.

2. Tujuan diadakannya Pajak Bantul Award

Warga Bantul membayar PBB-P2.(IDN Times/Daruwaskita)

Istirul menambahkan, Pajak Bantul Award juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang taat. Tahun ini, BPKPAD Bantul membagi penghargaan dalam empat kategori, mulai dari masyarakat patuh pajak, perangkat desa dan kecamatan terbaik dalam pengelolaan PBB-P2, wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan reklame yang konsisten, hingga PPAT/notaris sebagai mitra dalam proses BPHTB.

"Sebagai wujud penghargaan bagi wajib pajak PBB-P2 yang tertib, BPKPAD menyiapkan 38 unit sepeda motor dan satu grand prize emas seberat 75 gram," jelasnya.

‎‎3. Pajak daerah merupakan komponen penting dalam pelayanan publik

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta. (IDN Times/Daruwaskita)

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menegaskan bahwa Pajak Bantul Award 2025 bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Tanpa partisipasi aktif dan kontribusi wajib pajak, pembangunan di Bantul tidak mungkin berjalan maksimal," ujarnya.

Ia menambahkan, pajak daerah menjadi komponen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah tidak hanya menuntut masyarakat membayar pajak, tetapi juga memberikan apresiasi kepada mereka yang berperan besar dalam peningkatan ekonomi daerah," tuturnya.