Pemkab Bantul Bantah Aturan yang Tumpang Tindih Sebabkan Intoleransi

Pemkab Bantul menurut Helmi Jamharis telah melakukan sosialisasi keberagaman baik melalui lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat.

"Lembaga-lembaga seperti FKUB, Muhammadiyah, NU dan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa untuk bisa terus melakukan sosialisasi terhadap penting toleransi antara warga satu dengan warga yang lain."

Beberapa kejadian intoleransi seperti acara di Mangir beberapa waktu lalu, diyakini  hanya karena masalah literasi kegiatan keagamaan yang belum dipahami masyarakat. 

"Jadi ini literasi masyarakat yang kurang terkait kegiatan keagamaan yang mungkin masih asing bagi masyarakat umum, namun setelah ada sosialisasi maka warga akan menerima bahkan mendukungnya," terangnya.‎

Sebelumnya dalam acara reses yang berlangsung di Kantor KPU Bantul,  Rabu (18/12), GKR Hemas menilai tindakan yang mengarah pada intoleransi di Bantul ini juga bisa berdampak dalam Pilkada 2020 yang akan datang. Peraturan pemerintah daerah yang terlalu mengikat tentang cara warga menjalankan ibadah menjadi salah satu penyebab ketegangan antar umat akhir-akhir ini.

Istri dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X ini juga mengatakan intoleransi di Bantul ini dipicu salah satunya disebabkan aturan tumpang tindih yang dibuat oleh Bupati Bantul Suharsono.