Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo Seksi 2 Dikebut Sebelum Lebaran

Agung menerangkan, pada beberapa bidang tanah yang belum dibebaskan, terdapat bangunan rumah di mana pemiliknya belum menerima pembayaran uang ganti rugi (UGR). Kondisi ini membuat pemilik rumah belum membongkar rumahnya, apalagi pindah. Padahal di sekelilingnya telah dilakukan melakukan pembongkaran.

"Kita mengejar benar. Kasihan yang sudah sendirian (rumahnya)," ujar Agung.

Sementara bagi kontraktor, situasi ini membuat pekerjaan clearing alias pembukaan lahan jadi kurang leluasa. Namun demikian, Agung memastikan jika proyek tetap dikerjakan secara hati-hati dengan tidak mengganggu kenyamanan warga yang belum pindah.

"Kan kita juga pakai kemanusiaan juga kan perasaannya. Makanya kita ngejar bantu ke PPK-nya untuk segera UGR ini diberisin, yang sisa-sisa belum dibayarkan," ujar Agung.

"Kita kasihan. Kita mau clearing tapi masih ada rumah yang belum dibebaskan kan kita repot juga," sambungnya.

Harapannya, rampungnya pembebasan lahan membuat kontraktor bisa kian leluasa melakukan aktivitas proyek. "Kita akan lebih leluasa. Kita akan memasukkan alat, melakukan pekerjaan kan lebih leluasa. Kalau sekarang kan kita masih ngemong lah, hati-hati jangan sampai nyenggol atau merugikan yang belum kena UGR," tegasnya.

Pembangunan Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2 Trihanggo-Junction Sleman ini sendiri memerlukan lahan sebanyak 889 bidang atau setara dengan 39,89 hektare. Sampai 4 Februari 2024 kemarin, total lahan sudah bebas mencapai 161 bidang dengan luas 28,49 hektare atau setara sekitar 71,4 persen dari total target kebutuhan lahan.

"Kemarin itu setelah Februari ada pembayaran banyak lagi. Saya persennya [Maret ini] saya belum tahu," imbuhnya.

Di lain sisi, kelarnya pembayaran UGR bagi warga terdampak tol membuat sejumlah bidang penggarapan bisa lekas tersambung. Hal ini lantaran beberapa titik pekerjaan kadang belum bisa terkoneksi karena terhalang tanah yang belum dibebaskan.

Apabila seluruh bidang lahan yang diperlukan untuk pembangunan tol telah dibebaskan, Agung yakin, kontraktor bisa memberlakukan jam kerja 24 jam untuk mempercepat pekerjaan konstruksi.