Yogyakarta, IDN Times - Pembebasan lahan proyek Jalan Tol Jogja-Bawen Seksi 1 Ruas Jogja-Simpang Susun (SS) Banyurejo menyentuh angka 88,3 persen per Februari 2024.
Selain itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) selaku pengelola Jalan Tol Jogja-Bawen menyatakan, serat palilah atau surat keputusan menyangkut izin sementara waktu pemanfaatan tanah Kasultanan atau Kadipaten untuk semua desa terdampak telah terbit.
Direktur Utama PT Jasamarga Jogja-Bawen, A.J. Dwi Winarsa menjelaskan seiring dengan terbitnya Serat Palilah itu maka pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) pada warga terdampak tol mulai bergulir.
Pembayaran UGR menyasar masyarakat sebagian besar bidang di tujuh desa terdampak pembangunan jalan bebas hambatan ini.
"Telah dilakukan pembayaran UGR untuk masyarakat yang terdampak di Desa Tirtoadi, Desa Margomulyo, Desa Margokaton, Desa Margodadi, Desa Sumberejo, Desa Tambakrejo dan Desa Banyurejo. Untuk sisanya, kami berharap proses pembayaran dapat selesai di tahun 2024 ini," kata Dwi dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).
Dwi menambahkan, sesuai dengan target dan prioritas pembangunan di proyek Jalan Tol Jogja-Bawen, pekerjaan konstruksi yang sekarang ini menjadi prioritas adalah konstruksi untuk Seksi 1 Ruas Jogja-SS Banyurejo dan Seksi 6 Ambarawa - Bawen. Panjang masing-masing seksi tersebut yakni 8,8 kilometer dan 5,12 kilometer.
Konstruksi untuk kedua seksi ini targetnya rampung sesuai rencana, sehingga akan bisa beroperasi terlebih dahulu.
Progres konstruksi Seksi 6 Ambarawa-Bawen yang saat ini sedang dikerjakan meliputi pembersihan lokasi kerja, timbunan tanah, borpile serta pelebaran pada akses on/off ramp Bawen.
"Pada proses pembebasan lahan Seksi 6 Ambarawa-Bawen Provinsi Jawa Tengah terdapat empat Desa yang terdampak proyek jalan tol Jogja-Bawen, yaitu Desa Kandangan, Desa Doplang, Kelurahan Bawen dan Desa Kupang dimana sebagian besar bidang juga sudah dilakukan pembayaran UGR," imbuh Dwi.
Dwi juga menyebutkan dalam hal kegiatan pembebasan lahan terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen, pihaknya berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.
Selain itu juga Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah DIY dan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN).
"Tentunya pembangunan jalan tol akan tetap memperhatikan aspek sosial dan kebudayaan yang menjadi khas keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dari sisi penghijauan, kami menargetkan Jalan Tol Jogja- Bawen mengembangkan sejumlah program beautifikasi jalan tol yang tidak hanya menambah estetika namun juga tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," ujar Dwi.