Pembatasan Medsos untuk Anak Mulai Berlaku, Ini Usul Dosen UGM
- Pemerintah resmi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai Maret 2026 untuk melindungi dari konten negatif, perundungan siber, dan kecanduan digital.
- Dosen UGM Gilang Desti Parahita menilai pembatasan usia perlu disertai mekanisme persetujuan orang tua, perlindungan data pribadi, serta transparansi algoritma agar lebih ramah anak.
- Ia menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan media sosial dan penguatan literasi digital melalui kolaborasi keluarga, sekolah, serta lembaga pendidikan demi perlindungan anak di ruang digital.
Sleman, IDN Times - Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Gilang Desti Parahita, mengapresiasi pemerintah yang mulai memberi perhatian serius terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurut Gilang, kebijakan ini hadir karena konsumsi media sosial tidak lagi terbatas pada orang dewasa, melainkan juga anak-anak, sehingga perlindungan perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, industri, maupun konten. Namun ia mengingatkan pembatasan usia saja belum tentu efektif dalam menekan dampak negatif media sosial.
Seperti diberitakan pemerintah secara resmi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai 28 Maret 2026 lalu melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Kebijakan ini menonaktifkan akun media sosial untuk melindungi anak dari konten negatif, perundungan siber, dan kecanduan digital.
Gilang menyebutkan Indonesia bukan negara pertama yang membatasi usia pengguna media sosial. Hal ini serupa dipraktikkan seperti di Australia, Cina, Uni Eropa, Amerika, hingga Vietnam. Membawa tujuan yang sama untuk mengurangi dampak negatif akses konten terhadap anak usia dini yang perlu dilindungi.
Di sisi lain, ia menilai anak-anak masa kini memiliki kecakapan digital yang tinggi dan mampu mencari celah untuk mengakses platform. “Semakin sesuatu dilarang, justru semakin dicari. Anak-anak sekarang juga sudah canggih, mereka bisa menggunakan VPN atau cara lain untuk mengakses,” jelasnya, Selasa (31/3/2026).
1. Usulkan lewat persetujuan orangtua
Menurut Gilang pendekatan berbasis pembatasan berpotensi kontraproduktif jika tidak diimbangi strategi lain yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, ia menekankan perlunya alternatif mekanisme verifikasi usia yang tidak bergantung pada pengumpulan data pribadi sensitif. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah sistem persetujuan orang tua, di mana akun anak harus terhubung dan mendapat persetujuan dari akun orang tua sebagai bentuk kontrol dan pendampingan.
Gilang juga mengingatkan adanya risiko baru terkait perlindungan data pribadi. Dalam proses verifikasi usia, pengguna kemungkinan harus menyerahkan data seperti KIA atau Kartu Keluarga kepada platform digital. “Potensi kebocoran data menjadi ancaman yang tidak kalah serius,” ungkapnya.
2. Transparansi algoritma sangat minim
Gilang menilai perusahaan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku pengguna, termasuk anak-anak. Salah satu hal yang disoroti adalah minimnya transparansi algoritma platform digital. Ia mencontohkan, format konten pendek yang terus-menerus disajikan dapat memengaruhi kemampuan anak dalam berkonsentrasi.
Ia juga menggarisbawahi praktik profiling dan iklan personalisasi yang menyasar pengguna. Hal ini kaitannya dengan pengamatan kebiasaan, keinginan, dan ketertarikan sehingga sukar untuk lepas dari berbagai paparannya. Gilang menegaskan praktik ini perlu dibatasi karena dapat membuat anak terus terpapar konten yang sama tanpa ruang eksplorasi yang sehat. “Isi dari konten medsosnya itu akan berisi semua hal yang dia sukai tentu tidak akan bisa lepas dari itu. Nah, ini iklan personalisasi dan profiling itu harus dibatasi, bahkan untuk anak tidak perlu diprofil,” ujarnya.
3. Perusahaan media sosial juga harus ikut bertanggung jawab
Gilang juga menyoroti pihak perusahaan media sosial yang juga perlu bertanggung jawab jika ada dampak buruk yang terjadi. Ia mencontohkan seperti dalam kasus anak yang terindikasi berkenalan dengan orang asing hingga ke ranah kekerasan. Menurutnya, tidak hanya pelaku yang mendapat jeratan, tetapi juga perusahaan media sosial terkait.
Kemudian, Gilang menilai bahwa fenomena kecanduan digital tidak bisa dilepaskan dari faktor yang luas. Tidak hanya berlaku ke anak, bahkan usia dewasa pun tergantung pada teknologi. Ia mencontohkan bagaimana kebutuhan sehari-hari seperti transportasi sekolah hingga pembelajaran daring membuat anak tidak bisa lepas dari perangkat digital. “Kini gadget sudah dianggap menjadi hal yang lumrah sama halnya medsos. Terlebih konten di TV mungkin juga kurang terlalu menarik, sekarang dimana konten anak yang edukatif?” tanyanya.
Alih-alih hanya membatasi, ia menyarankan agar perusahaan media sosial memperbaiki sistem algoritma agar lebih ramah anak dan transparan. “Penyaringan konten dapat disesuaikan dengan usia pengguna berdasarkan data yang telah diverifikasi dan atas sepengetahuan orang tua,” jelas.
4. Pentingnya literasi digital
Gilang mengingatkan pembatasan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan efek kejut, ketika anak mencapai usia 16 tahun dan tiba-tiba terpapar konten komersial tanpa kesiapan. Dalam konteks ini, Gilang menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam melakukan pendampingan. “Anak merupakan tanggung jawab paling mendasar, sehingga diperlukan kolaborasi antara orang tua dan institusi pendidikan,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya literasi digital melalui edukasi terbuka bagi orang tua dan guru. Misalnya, melalui rekomendasi aplikasi kontrol orang tua atau penggunaan perangkat yang ramah anak. “Ketika anak mulai masuk PAUD, guru bisa mengarahkan orang tua untuk menggunakan aplikasi kontrol dari rumah, atau merekomendasikan perangkat yang lebih aman bagi anak,” ujarnya.
Tak lupa ia menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah serta melibatkan berbagai pihak. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan tersebut mencakup masyarakat, perguruan tinggi, kalangan akademisi, hingga LSM perlindungan anak. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya meninjau langkah-langkah lain di luar pembatasan usia dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak terkait teknologi digital.
