Pakar UGM: Pemerintah Harus Tegas Larang Mudik Saat Pandemi COVID-19

Munawar menjelaskan, pada momen mudik, penyebaran COVID-19 tidak bisa dihindari. Baik pada saat masyarakat berhenti di rest area maupun pada saat berada di kampung halaman.

Menurutnya, meskipun sudah ada penerapan isolasi selama 14 hari di kampung halaman, menurutnya hal tersebut tidak akan berjalan lancar. Mengingat jumlah pemudik yang mencapai jutaan orang.

“Isolasi ini mengharapkan pemerintah daerah sasaran mudik untuk mempersiapkan ratusan bahkan ribuan peralatan serta fasilitas. Hal ini malah akan memberatkan pemerintah daerah. Jika tidak siap malah akan menyebabkan pandemi ini menyebar di daerah mereka,” terangnya pada Senin (6/4).

Menurut Munawar, sudah seharusnya pemerintah bisa tegas dalam melakukan pelarangan terhadap pemudik. Bahkan, jika diperlukan pemerintah perlu menghentikan sementara angkutan umum. Mulai dari bus antar kota, kereta jarak jauh, maupun pesawat. Selain itu, jika diperlukan penutupan jalan arteri dan tol yang menghubungkan antarprovinsi juga bisa dilakukan sebagai salah satu cara pencegahan.

“Saya harap pemerintah segera memberikan bantuan sosial atau BLT kepada mereka yang berdampak, tidak hanya pekerja angkutan umum, tetapi juga pekerja harian dan mereka yang memerlukannya. Hentikan untuk sementara proyek-proyek besar infrastruktur, gantikan dengan bantuan sosial," paparnya.

Munawar menyebutkan, terpuruknya ekonomi di masa sekarang ini bisa jadi pertimbangan kenapa pemerintah tidak melakukan pelarangan terhadap pemudik. Namun, jika dibandingkan dengan menyelamatkan nyawa, ekonomi bukanlah yang utama.

"Namun, mana yang lebih penting, ekonomi atau nyawa rakyat? Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, ketika menerapkan lockdown di negaranya, menyampaikan sebuah pidato. Ia menyatakan ‘We know how to bring economy back to live, but we do not know is how to bring people back to life.’ Ekonomi bisa diperbaiki kembali, tetapi rakyat yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali,” tegasnya.