Yogyakarta, IDN Times - Presiden RI Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022).
Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, menilai reshuffle tersebut merupakan usaha mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah di kabinet, di samping memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan terkait persoalan minyak goreng.
Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Sedangkan mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selain itu, Anggota Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, diangkat sebagai Wakil Menteri ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan politikus PDIP, Jhon Wempi Wetipo, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
”Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku ketua umum PAN di situ tentu ada akomodasi politik, belum lagi wamen dari PSI, PBB, dan PDIP,” kata Nyarwi, Kamis (16/6/2022) dilansir laman resmi UGM.
Nyarwi mengatakan, selain Zulkifli Hasan, ketiga wamen yang baru dilantik juga menjadi representasi parpol pendukung pemerintah, sekalipun PSI dan PBB tidak memiliki kursi di parlemen.
“Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” paparnya.
Sedangkan pengangkatan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN, menurutnya semakin menegaskan bahwa Jokowi menguatkan barisan para menteri yang dekat dengan dirinya.
“Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” jelasnya.
Nyarwi menambahkan, pergantian Mendag juga merupakan respons pemerintah terhadap kinerja Kemendag yang menuai kritik dalam mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Terlebih, ada kasus korupsi di internal Kemendag perihal penerbitan izin ekspor crude palm oil (CPO).
“Tapi posisi Mendag digantikan dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitas. Meski ada sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan tapi kepentingan politik dalam Kementerian Perdagangan makin menguat,” paparnya.
Sementara, Hadi Tjahjanto ditugaskan melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini kerap diwarnai konflik. Menurut Nyarwi, pertanahan dan tata ruang sangat vital dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia.
“Artinya peran pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi China dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan,” papar dia.