Pakar UGM Bicara Tentang Banjir Jakarta, Ini yang Harus Dilakukan

06 Jan 2020, 18:51 WIB

Pakar hidrologi UGM saat memberikan paparan kepada wartawan pada Senin (6/1)

Sleman, IDN Times - Peningkatan populasi di Jakarta memicu jumlah pemukiman yang semakin banyak. Tidak hanya pemukiman, masyarakat tentunya akan membutuhkan industri dan pangan yang membutuhkan air banyak. Agar air dapat dimanfaatkan dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan atau manajemen air.

Pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM) , Budi Santoso Wignyosukarto mengatakan, masalah banjir yang terjadi di Jakarta diperlukan adanya pengelolaan air secara terpadu tanpa melihat batas administrasi daerah.

1. Manajemen pengelolaan air yang baik harus dilakukan

Pakar hidrologi UGM saat memberikan paparan kepada wartawan pada Senin (6/1). (IDN Times/Siti Umaiyah)

Menurut Budi terjadinya banjir tidak dapat disalahkan dari hulu saja, jika manajemen internal Jakarta tidak mampu mengelola dengan baik saat terjadi hujan lebat maka banjir tidak dapat terelakkan.

"Seperti yang kemarin terjadi saat curah hujan di Jakarta lebih tinggi dibandingkan di hulunya. Kalau internal di Jakarta tidak mampu mengevakuasi airnya dengan baik, ya terjadilah genangan. Harus ada manajemen yang baik," terangnya pada Senin (6/1).

2. Kecepatan resapan air sangat rendah

Pakar hidrologi UGM saat memberikan paparan kepada wartawan pada Senin (6/1). IDN Times/Siti Umaiyah

Mnenurut Budi, yang harus dilihat saat ini adalah kecepatan masuknya air hujan ke dalam tanah. Sehingga saat banjir besar datang, maka air bisa masuk dalam tanah dengan cepat.

"Pada saat tidak banjir atau saat hujannya tidak besar maka berilah kesempatan air itu untuk bisa meresap ke tanah. Jakarta seharusnya membuat penyimpanan air di dalam tanah," katanya.

3. Perlunya Amdal Banjir

Pakar hidrologi UGM saat memberikan paparan kepada wartawan pada Senin (6/1)

Rachmad Jayadi, pakar Hidrologi UGM menambahkan perkembangan populasi dan pemukiman di Jakarta sangat luar biasa. Sementara, untuk meningkatkan kapasitas sistem drainase sangat sulit dilakukan. Untuk itu, aturan Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) harus segera dibuat. Hal itu dimaksudkan agar ada aturan yang mengikat.

" Setiap rencana di wilayah besar harus diukur seberapa potensinya memberikan tambahan limpasan yang akan menambah resiko banjir. Supaya bisa menjadi aturan yang mengikat dan meredam potensi banjir," katanya.