Yogyakarta, IDN Times – Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY) menyatakan menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp2.725.000. Meski mengalami kenaikan 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan tahun sebelumnya, nominal tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, mengatakan pihaknya kecewa terhadap besaran UMP yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Menurutnya, kenaikan upah tersebut masih jauh dari prinsip pemenuhan hak dasar pekerja.
MPBI DIY menyebut UMP 2027 baru mencakup 56,31 persen dari KHL berdasarkan angka yang merujuk pada perhitungan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Artinya, kebijakan pengupahan Pemda DIY secara sadar membiarkan pekerja mengalami defisit pemenuhan kebutuhan hidup layak sebesar 43,69 persen setiap bulannya," ujar Irsyad, Minggu (22/11/2026).
Ia menilai upah merupakan hak konstitusional dan hak hukum buruh sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Menurutnya, penetapan upah di bawah standar kebutuhan hidup layak berpotensi memperburuk kondisi kesejahteraan pekerja.