Menteri KKP Sebut Ikan di Indonesia Cukup untuk Makan Siang Gratis

06 Mar 2024, 18:21 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Yogyakarta, IDN Times - Calon Presiden (Capres), Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Gibran Rakabuming Raka memiliki program andalan makan siang gratis untuk anak sekolah, bahkan program tersebut telah dibahas oleh Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono menyebut, kebutuhan ikan di Indonesia dinilai cukup untuk mendukung program tersebut.

"Oh sangat siap, gak masalah," ujar Trenggono saat disinggung kesiapan Kementerian Kelautan dan Perikanan, usai Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (6/3/2024).

1. Produksi ikan di Indonesia

ilustrasi ikan nila segar (pexels.com/Kindel Media)

Trenggono menjelaskan produksi ikan di Indonesia rata-rata mencapai belasan juta ton, terdiri dari hasil perikanan tangkap dan ikan budidaya. "Produksi kita kira-kira 13 juta ton, 7 juta dari perikanan tangkap, 6 juta budidaya, kadang-kadang kebalik. Ya antara 12 sampai 13 juta ton itu, jadi gak ada masalah," ucap Trenggono.

2. Kebutuhan makan siang gratis

Infografis anggaran program makan siang gratis dari APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Diketahui sebelumnya, dalam bahasan anggaran Makan Siang Gratis, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024), salah satunya menyebut kebutuhan 1 juta ton daging ikan per tahun. Selain ikan kebutuhan lainnya 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, sayur mayur dan buah-buahan, serta 4 juta kiloliter susu sapi segar.

Alokasi untuk per anak Rp15.000 (tanpa susu). Sasaran 82,9 juta orang, dengan kebutuhan anggaran Rp450 triliun per tahun (bertahap). Anggaran dari APBN 2025 Rp50 - Rp60 triliun.

3. RKP dan Kebijakan Fiskal 2025 untuk pastikan kelangsungan pembangunan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo di acara kongres Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Kabinet)

Jokowi mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal 2025 bertujuan untuk memastikan kelangsungan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga untuk menyesuaikan diri dengan program-program yang akan dijalankan oleh presiden yang terpilih setelah pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN Tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai RKP, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2025 di Istana Negara, Jakarta, (26/2/2024).