Menkop Kucurkan Rp28,8 Triliun untuk Stimulus 12 Juta UMKM dan PKL

Teten menyatakan dana sebesar itu diperuntukkan bagi 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro di seluruh Indonesia.

"Ada bantuan sosial produktif dalam bentuk hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta per unit usaha untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang belum unbankable," ungkap Teten.

Bantuan ini disalurkan melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya ‎kunci pemulihan ekonomi nasional yang ada pada geliat UMKM.

"Pasalnya 99 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM," tegas dia.

Diungkapkan Teten, pandemik COVID-19 ini memberikan dampak bagi seluruh sektor, baik produksi, distribusi, maupun pemasaran.

Pemerintah pusat berkomitmen menanggulangi sektor-sektor terdampak ini. Semua itu akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada gayung bersambut dari pemerintah daerah untuk bersama-sama membantu UMKM.

"Dukungan dari Pemda termasuk dari DIY terutama untuk mendata yang tidak terdaftar misalnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Karena UMKM yang mendaftar di OSS itu yang sudah berbadan hukum. Tapi, kita tahu banyak saudara kita seperti kuli pasar, kuli angkut, pedagang kaki lima, asongan, itu belum terdaftar. Ini kami butuh dukungan mudah-mudahan bisa terdaftar semua," paparnya.

Pada saat bersamaan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X telah meminta Dinas Koperasi dan UKM DIY mendata calon penerima modal hibah tersebut.

"Segera didaftar yang belum. Karena itu akan diluncurkan pada 15 Agustus 2020 ini," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatswi menyatakan, pihaknya berencana menerapkan strategi pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan ultra mikro berstatus unbankable di DIY.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Kemudian pendataan terhadap pedagang asongan dilakukan bersama Pemkab/Pemkot.

Sebelumnya sudah ada sekitar 38 ribu pelaku usaha mikro dan ultra mikro di DIY yang didata lalu dikirim kepada Kemenkop UKM.

"Data ini harus lengkap dan valid termasuk NIK-nya, ada usahanya, ada nomor handphone dengan dikoordinasikan satu pintu melalui Dinas KUKM. Data tersebut akan di cleansing supaya tidak tumpang tindih atau dobel menerima bantuan," katanya.