Yogyakarta, IDN Times - Memperingati 73 tahun peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pementasan Wayang Sinema di Kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta pada Senin malam (28/2/2022).
Selain ada belasan dalang yang memainkan wayang bersama-sama, pagelaran tersebut juga didukung dengan animasi dan audio sehingga menghasilkan pertunjukan wayang yang unik.
Dilansir Antara, Sutradara Wayang Sinema, Aneng Kiswantoro, mengungkapkan para dalang mementaskan cerita Serangan Umum 1 Maret tak hanya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, tetapi juga memaparkan spirit baru melalu seni budaya.
Ia mengatakan, pertunjukan berdurasi 27 menit tersebut melibatkan belasan dalang demi menghidupkan cerita sejarah kolosal yang menampilkan banyak tokoh. Ada sejumlah tokoh penting yang dihadirkan, mulai dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, hingga Letkol Soeharto.
"Tidak seperti wayang kulit purwa, karakter-karakternya kami buat sendiri," ujarnya seusai pertunjukan pada Senin.
Meski durasinya terbatas, Aneng berharap pagelaran wayang yang memanfaatkan Dana Keistimewaan ini bisa membuat generasi muda tertarik dengan peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia dan juga wayang itu sendiri.
"Karena Serangan Umum 1 Maret saat itu untuk meyakinkan masyarakat luas bahkan internasional bahwa Indonesia masih kokoh. Saat itu Belanda membuat propaganda bahwa Indonesia sudah lemah," ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi, menyebut pagelaran wayang sinema yang melibatkan para seniman di Yogyakarta itu menjadi bagian dari kreativitas millennial.
Selain itu, pementasan ini juga sebagai bagian menyambut momentum penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara oleh Presiden Joko Widodo.
"Pertama kali dalam sejarah kita memperingati peristiwa 1 Maret sebagai hari besar nasional," ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Dian, peringatan itu perlu dimaknai dengan mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat dalam mengisi kedaulatan negara ke depan.
"Jadi ini bukan milik salah satu unsur penggiat sejarah saja, bukan milik Wehrkreis III saja atau milik pemda saja," pungkasnya.