Menagih Janji Wali Kota Jogja Biayai Pengobatan Korban Aksi Demo

Uli menuturkan, pihaknya bersama LBH Yogyakarta mencatat 32 peserta aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro pada Rabu kemarin yang mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan di lapangan. Beberapa dari mereka bahkan sampai dirawat inap di rumah sakit.

"Banyak sekali masa aksi yang tidak boleh dipulangkan dari rumah sakit karena harus melunasi tagihan rumah sakitnya terlebih dahulu," kata Uli.

Pada akhirnya, sejumlah peserta aksi terpaksa harus melunasi sendiri tagihan perawatan medis di rumah sakit secara mandiri.

"Ketika mau keluar itu korban itu tahunya dibiayai, sudah dibiayai oleh wali kota, tapi ternyata tidak bisa dan akhirnya mereka harus membayar secara pribadi untuk bisa keluar," beber Uli.

Oleh karenanya, Aliansi secara tegas menagih komitmen Hasto atau Pemkot Yogyakarta yang sebelumnya menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban dampak kericuhan Malioboro.

"Jangan sampai karena alasan administratif dan lain sebagainya korban-korban ini jadi tambah menjadi korban begitu. Dia sudah korban lalu sekarang menjadi korban lagi," ungkap Uli.

Pada kesempatan itu, Uli juga membeberkan kondisi medis atau jenis luka yang dialami para korban akibat dugaan tindak kekerasan.

Berdasarkan pendataan, paling banyak mengalami luka bocor pada bagian kepala diduga akibat lemparan atau dipukul menggunakan batu.

"Kemudian, luka memar akibat pengeroyokan dengan benda tumpul ataupun benda tajam, sesak nafas dan mata kering karena dikurung gas air mata," katanya.

"Kondisi terparahnya itu hilang kesadaran, patah tulang dan juga ada dugaan gegar otak akibat pemukulan yang sangat brutal," sambung Uli.

Uli meyakini selain yang sudah terdata, masih banyak lagi massa aksi yang menjadi korban. Mulai dari luka kategori parah hingga tak sadarkan diri.

Aliansi Jogja Memanggil juga mengungkap adanya praktik salah tangkap dan tindakan represif yang dialami oleh wisatawan yang bahkan tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa.

Pengacara Publik LBH Yogyakarta, Royan Juliazka Chandrajaya, sementara itu mengonfirmasi skala cedera fisik yang dialami oleh para peserta aksi berdasarkan aduan resmi pada posko hukum.

"Dalam aduan yang masuk ke kita, ini sekali lagi yang masuk ya, karena banyak sekali korban yang tidak masuk ke kita. Sejauh ini ada total 8 korban luka berat dan 24 korban luka ringan gitu, yang masuk ke dalam aduan kita," kata Royan.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah menerangkan bahwa skema pembiayaan medis telah ditentukan berdasarkan pemetaan wilayah asal korban. Sedangkan untuk korban yang merupakan anggota kepolisian sudah langsung ditanggung oleh institusi Bhayangkara.

Lana menuturkan, Pemkot menjamin seluruh biaya pengobatan korban warga sipil beridentitas Kota Yogyakarta. Penjaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) karena masuk dalam kriteria korban kekerasan.

"Nah, kemudian yang di luar penduduk kota, korban di luar penduduk kota itu akan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan DIY melalui mekanisme Jamkesos," kata Lana saat duhubungi, Selasa (3/11/2026).

Perihal keluhan pembayaran secara mandiri oleh pasien, menurut Lana, secara prinsip rumah sakit mitra tidak menarik biaya mandiri dari para pasien.

"Sebetulnya enggak ya (ditarik pembiayaan), selama rumah sakitnya itu kerja sama dengan Jamkesda, itu selama ini ya sudah jalan pembiayaan itu tidak ditarik dari pasien," ungkapnya.

Lana menekankan, pemkot sejauh ini masih menunggu kelengkapan data verifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Selain itu juga pengajuan klaim resmi yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit perujuk.

"Kami juga masih menunggu, belum ada tagihan klaim yang masuk ke kami sampai sejauh ini. Itu mereka sistemnya mereka klaim. Mereka nagihkan ke kami," tutup Lana.