Kampanye Dimulai, Kustini: ASN Hati-hati Gunakan Jempol di Medsos

Aturan ASN menjaga netralitas dan menghindari politik praktis ini sudah diatur pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

"Bagi setiap orang yang menikmati gaji dari anggaran negara maka harus dan wajib menjunjung tinggi asas netralitas. Tidak hanya bagi ASN, tetapi juga untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri termasuk di dalamnya PPPK," terang Kustini.

Kustini menambahkan, sanksi ringan hingga berat menanti para ASN yang terbukti bersikap tidak netral.

Mekanismenya, berawal dari temuan Bawaslu yang kemudian menindaklanjutinya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebelum turun rekomendasi kepala daerah berlanjut ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

"Kami sebatas melaksanakan rekomendasi KASN dalam penjatuhan saksi, dengan kata lain sebagai eksekutor saja," pungkas Kustini.

Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai hari ini, Selasa, 28 November 2023 dan akan berlangsung selama 75 hari sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Pesta demokrasi lima tahunan ini akan diselenggarakan secara serentak, pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Pemilih akan memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.