Yogyakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan retreat atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan diselenggarakan pada 21 Februari 2025.
"Check in di Magelang itu 21 (Februari)," kata Bima di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Minggu (9/2/2025).
Bima menuturkan, retreat kepala daerah di Akmil ini berlangsung selama tujuh hari atau hingga tanggal 28 Februari 2025.
"Di Magelangnya insya Allah sampai tanggal 28, ya, tujuh hari ya," kata Bima.
Lebih lanjut, Bima berujar bahwa kegiatan retreat besok rencananya akan diikuti 505 kepala daerah yang dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari mendatang.
Kata Bima, 505 kepala daerah itu terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota. Sementara para calon kepala daerah yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada 2024 tidak diikutsertakan.
"Itu (peserta retreat) yang tidak ada gugatan di MK dan yang dismissal. Jadi jumlahnya 505 (kepala daerah)," urai politikus PAN itu.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diagendakan akan mengundang kepala daerah untuk mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan retreat kepala daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
"Gak dong, dari pemerintah (APBN)," ujar Prasetyo dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Senin (3/2/2025).
Prasetyo menjelaskan, penggunaan dana pribadi Prabowo saat retreat menteri, wakil menteri dan kepala lembaga karena saat itu anggarannya belum ada.
Menurutnya, retreat kepala daerah penting untuk dilakukan. Hal itu untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah."Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, gak begitu juga," kata dia.
"Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," sambungnya.