Forum Cik Di Tiro Sebut Terjadi Musim Gugur Demokrasi di Era Jokowi

Berbagai kasus pelanggaran HAM meliputi kebebasan berekspresi, hak warga atas tanah, keadilan agraria, kedaulatan pangan, pekerja rumah tangga, kebebasan pers dan jurnalistik, korupsi ekonomi dan politik, pelanggaran hukum, dan masalah lainnya. Forum Cik Di Tiro juga memberi perhatian terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai merawat nepotisme.

"Puncak dari perilaku elite politik tamak kekuasaan. Menerabas Mahkamah Konstitusi, melanjutkan represi digital. Jokowi telah membunuh demokrasi melalui ketamakan dan kehausan berkuasa (greedy and hungry power) untuk kepentingan keluarga, bukan bangsa," ujar Masduki.

Forum Cik Di Tiro menilai telah terjadi senja kala demokrasi, kembalinya otoriterisme dalam bentuk baru melalui aksi manufacturing consent, dan menguatnya oligarki politik ekonomi, melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, serta monopoli kepemilikan media.

Berbagai indeks global yang merujuk pada nilai-nilai demokrasi, seperti indeks kebebasan pers, indeks keterbukaan informasi, indeks demokrasi Indonesia secara umum terus menurun. "Misalnya skor IKP Indonesia di atas 100, lebih buruk dari Timor Leste dan Malaysia," ungkap Masduki.

"Kami melihat makin melemahnya jaminan atas kebebasan bersuara dan menyampaikan pendapat, yang melemahkan tingkat kritis masyarakat sipil sebagai amunisi demokrasi yang sehat. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah salah satu bentuk nyatanya," ujar Masduki.

Menyusul disrupsi digital, terjadi penyempitan ruang kebebasan berekspresi di media digital bagi warga negara, diikuti pandemic hoax atau disinformasi. Kekerasan digital terhadap aktivis sosial dan jurnalis investigator juga terus meningkat. Di sektor komunikasi, terjadi pemusatan kepemilikan media oleh oligarki politik yang menghambat keragaman kepemilikan dan opini politik.

"Puncaknya penerapan UU Cipta Kerja tahun 2020 telah menerabas hak hidup media lokal, menunjukkan prioritas rezim Jokowi pada stabilitas ekonomi dan keamanan terpusat, bukan pada hak-hak dasar warga lokal," ujar Masduki.