Yogyakarta, IDN Times - Forum Cik Di Tiro berduka atas langkah DPR yang sepakat mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada.
Forum aktivis ini mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang di Kampus UII Cik Di Tiro, Kota Yogyakarta, Rabu (21/8/2024) petang, sebagai ungkapan berkabung atas matinya demokrasi.
Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki menuturkan, langkah DPR RI yang menyepakati pengesahan RUU Pilkada dinilai sebagai bentuk pembunuhan terhadap demokrasi dan akal sehat.
Forum Cik Di Tiro bersama para mahasiswa, aktivis, akademisi, anggota LSM dan ormas, mengibarkan setengah tiang bendera Merah Putih yang menjadi simbol kesejahteraan dan hak asasi manusia itu setengah tiang, setelah DPR RI menyepakati pengesahan RUU Pilkada, yang dinilai sebagai bentuk pembunuhan terhadap demokrasi dan akal sehat.
"Jadi ini darurat demokrasi, darurat akal sehat, dan sekarang ini ada upaya-upaya yang sistematis mengkhianati amanat reformasi, yaitu demokrasi itu sendiri," kata inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki.
"Makanya Merah Putih ini dia berduka, jadi secara simbolis dia turun pelan-pelan kita selingi, kita simbolis, kita nyanyikan lagu Darah Juang," sambungnya.
Rasa kecewa Forum Cik Di Tiro tak bisa ditutup-tutupi, lantaran pengesahan RUU Pilkada ini berpotensi menganulir putusan MK yang mengubah syarat pencalonan.
Padahal, kata Masduki, putusan MK bisa memunculkan peluang hadirnya kontestan Pilkada 2024 alternatif yang lepas dari kepentingan oligarki, penyanderaan parpol dan praktik dinasti politik.
"Betapa keputusan yang bagus dari Mahkamah Konstitusi kaitannya agar setiap orang punya kesempatan untuk menjadi kontestan dan tidak ada namanya oligarki, tidak ada namanya penyanderaan-penyanderaan partai politik untuk kepentingan dinasti, itu begitu cepatnya dilibas," kata Masduki.
Masduki melanjutkan, Forum Cik Di Tiro bersama berbagai kelompok masyarakat berjanji akan turun ke jalan mengawal pengesahan RUU Pilkada melalui rapat paripurna DPR RI, Kamis (22/8/2024) besok.
"Kita memastikan keputusan paripurna DPR itu sejalan dengan kepentingan aspirasi masyarakat. Kalau itu tidak terjadi, maka tentu ini akan menjadi gumpalan-gumpalan untuk keprihatinan berikutnya, gerakan sosial yang lebih besar. Jadi ini ibaratnya menjadi semacam warning, last warning bagi parlemen kita, DPR," tandasnya.