Udara di Yogyakarta Makin Panas, BMKG Sebut Pengaruh Alih Lahan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Badan Meteorologi Klimatologi,dan Geofisika (BMKG) menyebut suhu udara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin panas. Hal ini disebabkan tingginya laju alih fungsi lahan dan emisi gas rumah kaca.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan analisa tersebut merupakan hasil pengumpulan rata rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990. Saat ini BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh ke belakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.
1. Kenaikan suhu tertinggi terjadi di bagian tengah DIY
Temperatur rata-rata di Jateng dan DIY mengalami tren kenaikan selama 30 tahun terakhir. Namun kenaikan suhu tersebut terjadi tidak merata, wilayah tengah yang berada di antara Gunung Merapi dan pesisir Laut Selatan di Yogyakarta terjadi kenaikan yang paling tinggi.
“Secara mikro di kawasan Gunung Merapi kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada tren kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat Celsius. Selain di kawasan Gunung Merapi, tren suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan tren kenaikan temperatur khusus Kota Yogyakarta dari tahun 2007, ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu,” ujar Dwikorita, seperti dikutip Antara, Senin (11/10/2021).
Baca Juga: Sri Sultan HB X Tutup 14 Penambangan Pasir Ilegal Merapi
2. Kawasan Merapi mempengaruhi kualitas lingkungan di Yogyakarta
Menurut Dwikorita, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualitas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah. Kawasan lindung kawasan Gunung Merapi menurutnya berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
“Jika kawasan ini rusak maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim,” ujar Dwikorita.
3. Pemda harus serius menangani kawasan lindung Gunung Merapi
Khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus mendapat perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan. Dwikorita menyatakan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, harus melakukan upaya mitigasi sebagai bentuk tanggung jawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan.
Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan hasil analisis yang dilakukan BMKG dan BIG dapat digunakan oleh Kraton dalam pengelolaan kawasan Gunung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem (milik Kraton Yogyakarta).
Baca Juga: Pakar: Saatnya Perbaiki Tata Kelola Tambang Pasir Merapi