Masa Kampanye Pilkada, Rapat Umum di Lapangan Dibatasi 100 Orang
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (http://updatenews.co.id/dua-kandidat-bapaslon-pilkada-pandeg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Yogyakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengingatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di tiga kabupaten melakukan kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan.
"Pilkada di masa pandemi ini kan tetap dilakukan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan. Hal ini tidak bisa ditawar. Kami minta semua pasangan calon menaati itu," kata Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono seperti dikutip dari ANTARA pada Rabu (9/9/2020).
1. Rapat umum di lapangan hanya dibatasi 100 orang
Ilustrasi kampanye terbuka. IDN Times / Nana SuryanaKekhawatiran terjadinya risiko penularan COVID-19 di kerumunan menjadi alasan pertimbangan Bawaslu.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, rapat umum di lapangan tetap menjadi bentuk kampanye peserta pemilu, namun paling banyak dibatasi 100 orang.
"KPU juga telah mengatur kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik, selebihnya dapat dilakukan secara daring," ujar Bagus.
Baca Juga: Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Sleman, Salah Satunya Mahar Politik
2. Berharap pasangan calon berikan contoh
IDN Times/I Gusti Ngurah Made WirawanBagus berharap PKPU dapat mengatur tentang sanksi pelanggar protokol kesehatan secara tegas mulai dari teguran hingga pembubaran kegiatan kampanye.
"Kami berharap para pasangan calon bisa memberikan contoh penerapan protokol kesehatan karena ini menyangkut keselamatan semua orang," kata Bagus.
3. Mulai lakukan pengawasan kegiatan kampanye
Unsplash.comSaat ini panwaslu di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul mulai mengawasi pertemuan-pertemuan terbatas. Namun terkait pelanggaran protokol kesehatan saat konvoi di jalan, menjadi kewenangan kepolisian dan Satpol PP.
"Kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau tahu pasti akan kami awasi. Apalagi, kalau kegiatan kampanye, sejak perencanaan harus ada izin dari kepolisian," kata dia.
Baca Juga: Sah, 3 Bapaslon Siap Warnai Kontestasi Pilkada Sleman 2020