Kapal Asing Mulai Beroperasi Lagi, Susi Minta Nelayan Harus Dilindungi
Ketua MPM PP Muhammadiyah Nurul Yamin memberikan lukisan kepada Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sabtu (14/10/2023) (ANTARA/Luqman Hakim)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kebijakan menutup perikanan tangkap Indonesia untuk asing itu perlu diterapkan kembali. Pasalnya, kata Susi, penangkapan ikan oleh kapal-kapal mancanegara mulai muncul kembali di perairan Indonesia.
Ia meminta Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 kembali diperjuangkan demi menjaga kedaulatan sumber daya laut di Tanah Air.
"Saya berdoa supaya yang saya bicarakan hari ini terpatri dan terekam untuk anak-anak kita Bangsa Indonesia sehingga Perpres Nomor 44 Tahun 2016 diperjuangkan kembali," ujar Susi saat memberikan pidato kunci secara daring dalam diskusi bertajuk "Kapling Laut Nasib Nelayan Diombang-ambing Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur" di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Sabtu (14/10/2023).
1. Nelayan di Indonesia perlu dilindungi
Kapal nelayan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta (ANTARA FOTO/Sutarmi)Susi menjelaskan Perpres yang menutup perikanan tangkap Indonesia untuk asing itu perlu diterapkan kembali untuk melindungi nelayan di Tanah Air.
"Perpres Nomor 44 ini secara resmi ditandatangani oleh Pak Jokowi dalam rangka penangkapan ikan hanya untuk perusahaan Indonesia, uang Indonesia, orang Indonesia, kapal buatan Indonesia," ungkapnya dikutip Antara.
Sebagai ilustrasi Susi mencontohkan pada 2015 omzet nelayan lokal di Natuna, Kepulauan Riau bisa mencapai tidak kurang Rp2 miliar per hari atau Rp1 triliun-Rp4 trililun per tahun. Jumlah itu dari hasil penangkapan gurita di tepi pantai hanya dengan menggunakan bambu dan kail.
"Waktu itu kita jaga, kapal-kapal asing tidak berani turun ke bawah karena kalau turun urusannya saya tenggelamkan," kata Susi.
2. Kapal-kapal asing mulai beroperasi lagi
Twitter/@kkpgoidSusi menduga karena kapal China dan Vietnam belakangan ini mulai muncul kembali di perairan Natuna. "Sekarang cari satu kilogram gurita tidak ada lagi, uang Rp4 triliun hilang dari Natuna," jelasnya.
Bahkan di wilayah tempat tinggalnya di Pangandaran, Jawa Barat, Susi juga mengaku kesulitan mencari lobster padahal pada tahun 2000-an masih bisa mendapatkan stok lobster dari nelayan hingga sekitar dua ton per hari.
"Sekarang bayangkan saya minta cari pakai motor di Pangandaran enggak ada karena bibitnya diambil. Itu adalah salah satu contoh (pentingnya) keberlanjutan yang saya tekankan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 itu.
Baca Juga: Gelombang Tinggi, Nelayan Pantai Samas Tak Bisa Berlebaran
3. Perpres Nomor 44 perwujudan visi misi Jokowi
Ilustrasi. Nelayan di Kabupaten Tangerang terdampak wabah COVID-19 (ANTARA FOTO/Fauzan)Menurut Susi, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 merupakan salah satu upaya menerjemahkan visi-misi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan laut sebagai aset masa depan sebuah bangsa dan menempatkan Indonesia menjadi episentrum maritim dunia.
Sebagai negara yang memiliki panjang pantai 97.000 kilometer atau nomor dua di dunia, visi-misi tersebut sangat relevan dan perlu diwujudkan untuk mengelola kekayaan sumber daya laut Indonesia.
"Kalau satu kilometer (garis pantai) itu menghasilkan Rp10 miliar saja, maka setahun sudah berapa triliun, jadi (nilainya) bukan kecil-kecil," ucapnya.
Untuk mewujudkannya, kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan laut Indonesia adalah prasyarat utama yang pada masanya diatur dalam Perpres itu. "Tanpa kedaulatan anda bisa ngomong apa," ungkap Susi.
Baca Juga: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Muhammadiyah Bentuk Jalamu