Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Geruduk DPRD DIY

Dalam orasinya, massa HMI menilai pemerintah belum serius menangani dampak bencana sekaligus memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Mereka menyinggung berbagai bencana yang terjadi, mulai dari bencana di Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga karhutla di Kalimatan.

Salah satu orator mengingatkan bahwa penderitaan masyarakat akibat bencana di Sumatra belum sepenuhnya pulih ketika bencana lain kembali terjadi. Kondisi tersebut dinilai seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, bukan sekadar persoalan yang berlalu tanpa penyelesaian tuntas.

Kritik juga diarahkan pada penanganan karhutla di Kalimantan. Massa menilai respons pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan masih lambat, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak terus dibayangi kekhawatiran.

Mereka turut menyoroti kondisi lingkungan dan tempat tinggal warga yang terdampak kebakaran. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan penanganan yang memadai, masyarakat dinilai justru dibebani untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak layak.

"Respons masyarakat terlalu lambat, tapi masyarakat malah disuruh beradaptasi," kata sang orator.

Ketidakpuasan peserta aksi turut dipicu dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kasus tersebut mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2026 terkait dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana darurat.

DSP merupakan anggaran pemerintah yang disediakan untuk mendukung penanganan kondisi darurat bencana. Penggunaannya mencakup berbagai kebutuhan mendesak ketika bencana terjadi dan masyarakat membutuhkan pertolongan.

"Anggaran penanggulangan bencana malah dikorupsi," pekik orator.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa UII datang dan membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, kebijakan strategis nasional, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).

Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Selain itu, mahasiswa meminta moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tuntutan lainnya berkaitan dengan pembenahan regulasi pengadaan, tata kelola, dan transparansi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh daerah Indonesia.

Mahasiswa juga menyoroti pola komunikasi pemerintah, terutama komunikasi Presiden yang mereka nilai kerap merendahkan rakyat. Mereka meminta restrukturisasi dan perampingan kabinet untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus menekan pengeluaran negara.

Di bidang keamanan dan HAM, massa menuntut penghentian praktik militerisme, terutama keterlibatan militer dalam ranah sipil. Mereka turut mendesak penegakan proses peradilan HAM atas 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Selain menyuarakan tuntutan tersebut, peserta aksi meminta perwakilan legislatif menemui mereka secara langsung. Setelah beberapa saat, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, akhirnya muncul di hadapan massa dan menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.