Yogyakarta, IDN Times - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelopor bangkitnya praktik nepotisme dan dinasti politik. Baginya, pemerintahan sekarang tak belajar dari bobroknya rezim orde baru.
"Sekarang ini nepotisme sudah berjalan, sudah dibangkitkan kembali, ada reinkarnasi itu loh," kata Busyiro di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (31/8/2023).
Busyro menyoal praktik bagi-bagi kursi pejabat kepada orang-orang yang berjasa di tim sukses Jokowi. Menurutnya, hal ini menggambarkan wajah kolusi di pemerintahan sekarang.
"Kolusinya bisa dilihat berapa orang yang dulu menjadi tim suksesnya Presiden Jokowi itu juga dapat proyek? BUMN dibagi-bagi sampai pada sejumlah aktivis, ilmuwan yang dibungkam lewat jabatan komisaris," kata Busyro, Kamis (31/8/2023).
Busyro juga mengamati dua anggota keluarga terdekat Jokowi menjadi kepala daerah, yakni Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, ditambah wacana Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024. Menurutnys nuansa dinasti politik kian terasa kental.
"Itu contoh yang tidak baik, nggak pernah mau belajar dari rezim orde baru dulu. Salah satu remuknya negeri era orde baru itu karena KKN. Itu salah satunya nepotisme. Nah sekarang nepotisme dibangkitkan kembali," ujar Busyro.
Kemunculan permohonan uji materi atau judicial review oleh PSI soal batas usia minimal capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai Busyro menjadi jalan masuk melanggengkan nepotisme dan dinasti politik.
Apabila MK mengabulkannya, saat itu praktik nepotisme dan dinasti politik sudah sungguh-sungguh hidup kembali. Bersamaan dengan itu, terjadi kiamat konstitusuonal.
"Jika ada putusan yang walaupun kemungkinan besar tidak akan utuh, kemungkinan besar akan ada dissenting opinion. Tapi itu menggambarkan bahwa kiamat konstitusional justru dikumandangkan oleh MK, yang seharusnya menunjukkan penghormatan yang seksama terhadap moralitas konstitusionalisme itu sendiri," pungkas Busyro.