Basmi Praktik Titipan di Polri, KPRP Siapkan Skema Jalur Afirmasi
- Praktik 'titipan' dalam rekrutmen Polri tak boleh lagi dilanggengkan
- Masalah praktik titip-menitip menjadi salah satu dari 30 masukan untuk reformasi Polri
- Jalur afirmasi mencakup rekrutmen wilayah 3T dan siswa berprestasi, dengan peraturan dari Kapolri atau Perpres
1. Satu dari 30 masukan untuk reformasi Polri
Mahfud mengatakan, masalah praktik titip-menitip ini jadi satu dari 30 persoalan atau masukan terkait upaya reformasi Polri yang diperoleh KPRP selama tahap dengar pendapat umum (public hearing). Mahfud mengklaim, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah memahami praktik macam ini. Selain rekrutmen, masalah mutasi dan rotasi juga masuk pembahasan KPRP.
"Selama ini kan ada jatah khusus, tuh. DPR nitip, Parpol nitip, menteri nitip, ini nitip. Sehingga anaknya polisi sendiri nitip, sehingga banyak rakyat nggak dapat. Nah, kemarin disepakati tidak boleh ada titip-titipan, tapi ada (jalur) afirmasi," kata Mahfud di UGM, Sleman, DIY, Kamis (15/1).
2. Jalur afirmasi, rekrutmen untuk wilayah 3T hingga siswa berprestasi
Dalam rumusan KPRP, jalur afirmasi ini mencakup rekrutmen yang mengakomodasi pertama untuk masyarakat dari wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Rekrutmen dari wilayah 3T ini nantinya bakal menggunakan standar passing grade atau nilai ambang batas minimal yang berbeda.
"Itu kayak Papua itu, nanti dapat jatah sendiri," kata Mahfud.
Selain itu, lewat jalur afirmasi ini juga harus disediakan kuota tertentu untuk perempuan dan anak berprestasi dalam rekrutmen anggota. "(Lulusan) SMA yang berprestasi nasional di berbagai bidang akan diberi jatah juga, itu sudah disepakati," imbuhnya.
Mahfud menegaskan, skema rekrutmen yang dirumuskan KPRP ini berlaku untuk jalur masuk kepolisian, baik itu perwira, bintara maupun tamtama.
3. Peraturan dari Kapolri atau Perpres
Bersamaan dengan itu, guna memutus rantai titipan dalam rekrutmen polisi, nantinya akan ada peraturan dari Kapolri atau Peraturan Presiden (Perpres) yang meregulasinya.
"Besok enggak boleh lagi (titip), karena itu juga yang merusak meritokrasi," pungkasnya.
