APINDO Dorong UMKM Jogja Masuk Rantai Pasok Perusahaan Besar

Ronald menjelaskan, APINDO berupaya mempertemukan UMKM binaan dengan perusahaan besar yang membutuhkan produk atau layanan tertentu. Melalui skema tersebut, pelaku UMKM diharapkan bisa memperoleh peluang kerja sama yang lebih konkret.

APINDO juga mengembangkan sejumlah inisiatif untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, termasuk melalui proyek desa UMKM. Pendekatan ini dilakukan dengan memetakan peluang ekonomi yang bisa dikembangkan bersama perusahaan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM agar dapat berkembang.

Menurut Ronald, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak atau pendekatan pentahelix, yang melibatkan dunia usaha, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media.

“Banyak sekali dari pelaku-pelaku UMKM kita mendapatkan informasi masalah-masalah apa, apa yang perlu dibutuhkan untuk dikembangkan,” ujarnya.

Dalam kolaborasi tersebut, APINDO UMKM menghadirkan program AUM (APINDO UMKM Mereka). Sementara itu, Wismilak berkontribusi melalui pengalaman pengembangan kewirausahaan lewat Diplomat Success Challenge (DSC) dan inisiatif Desa Wismilak. APINDO Training Center (ATC) turut mendukung pengembangan kapasitas dan jejaring.

APINDO UMKM juga tengah menguji coba ApindoMart, sebuah inisiatif yang dirancang untuk menghubungkan UMKM yang telah mendapatkan pendampingan dengan kebutuhan pasar. Platform tersebut masih berada dalam tahap beta terbatas.

Di sisi lain, Ronald menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM untuk bisa berkembang dan memenuhi kebutuhan perusahaan besar. Salah satunya adalah ketidakpastian pasokan bahan baku dan kebutuhan industri hulu.

Menurutnya, ketersediaan bahan baku yang tidak konsisten, harga yang mahal, hingga ketergantungan pada produk impor dapat menyulitkan UMKM dalam mengembangkan usaha.

“Kalau bahan dasar atau kebutuhan fundamentalnya kurang konsisten, agak susah untuk bisa berkreativitas. Karena survival masih survival untuk memenuhi kebutuhan pada saat tersebut,” ungkapnya.

Selain persoalan bahan baku, persaingan dengan produk dari China juga menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Kondisi tersebut membuat penguatan daya saing dan keterhubungan dengan pasar menjadi semakin penting.

Ronald menambahkan, APINDO terus melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mendorong percepatan pembenahan perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha. Perbaikan tersebut diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang lebih mendukung perkembangan UMKM.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pusat Studi APINDO, Darwoto, mengatakan IR Conference tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-12. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas isu aktual ketenagakerjaan dan hubungan industrial, termasuk perubahan regulasi serta tantangan dunia usaha ke depan.

Mengusung tema “Bukan Lagi Sekadar Upah”, konferensi ini membahas bagaimana dunia usaha menghadapi perubahan hubungan kerja, menyiapkan sumber daya manusia, serta mengantisipasi dinamika ekonomi.

“Sekarang ini kita menavigasi bagaimana hubungan kerja ke depan, karena tidak sekadar hanya upah saja, tapi juga bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan dan tantangan di masa yang akan datang,” kata Darwoto.

Ia menambahkan, pembahasan dalam konferensi turut menyoroti perkembangan regulasi ketenagakerjaan dan kesiapan praktisi sumber daya manusia dalam mengantisipasi perubahan aturan.

Dalam keterangan tertulisnya Ketua Umum KADIN DIY, GKR Mangkubumi, menyampaikan bahwa penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi yang mampu mempertemukan potensi lokal dengan jejaring dunia usaha secara berkelanjutan. “Yogyakarta memiliki potensi UMKM yang kuat dan beragam. Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, komunitas, dan para pelaku UMKM menjadi penting agar potensi tersebut dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ucap GKR Mangkubumi.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menilai kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha, komunitas, dan pihak lainnya diperlukan agar program pengembangan UMKM sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Pemerintah daerah memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, dan pihak lainnya penting agar program pengembangan UMKM dapat semakin dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi APINDO, APINDO UMKM, Wismilak, ATC, Pura Nusantara, KADIN DIY, dan pemerintah daerah, pengembangan UMKM diharapkan tidak berhenti pada pendampingan, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar dan kemitraan bisnis. Semangat srawung yang diangkat dalam kegiatan tersebut menjadi pendekatan untuk membangun kepercayaan, mempertemukan kebutuhan, serta membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan antara UMKM dan dunia usaha.