Buruh Rokok: Kemasan Polos Tanpa Merek Bikin Produk Ilegal Marak

1. Memperkuat pertumbuhan pasar rokok ilegal

Standarisasi kemasan dan persyaratan kemasan rokok polos tanpa merek (plain packaging) adalah salah satu ketentuan dalam aturan yang dimaksud. Bagi Ketua FSP RTMM DIY, Waljid Budi Lestarianto, menuturkan kebijakan ini justru memicu praktek pemalsuan produk dan memperkuat pasar rokok ilegal. Aturan itu juga bakal meregulasi kadar tar dan nikotin sehingga berpotensi memicu dampak negatif pada mata pencaharian petani tembakau dan cengkeh. 

Waljid berujar, RPMK yang mendorong kemasan rokok polos tanpa merek dan PP 28/2024 ini malah bisa memantik pertumbuhan rokok ilegal.

"Dari data saat ini pasar rokok ilegal diperkirakan mencapai 20-35 miliar batang, sudah sangat sulit untuk diatasi. Jika kemasan polos rokok tanpa merek diberlakukan, nantinya akan mendorong rokok ilegal makin marak. Hal ini juga harus dipikirkan betul," kata Waljid, Senin (15/9/2024).

2. Minta dikaji ulang, jangan kesampingkan buruh

Dengan alasan itu, Waljid mewakili 5.200 anggota pekerja pabrik rokok di DIY menyatakan keberatan atas RPMK terkait kemasan rokok karena diyakini akan merugikan IHT, termasuk peritel, petani juga tenaga kerja.

"Ini kami nilai akan merugikan IHT. Kami buruh di DIY menolak hal tersebut," kata Waljid.

Dia bilang, aturan itu secara signifikan akan mempengaruhi mata rantai produksi dan distribusi yang mayoritas merupakan UMKM. Regulasi itu berpotensi merugikan berbagai pihak dalam industri tembakau, khususnya rokok kretek sebagai salah satu produk unggulan dan warisan budaya Tanah Air.

"Kami dari DIY menyampaikan pesan agar rencana aturan tersebut ditinjau ulang, perhatikan berbagai aspek termasuk dampak bagi kami para buruh," tegas Waljid.

Baca Juga: Pakar Beber Kesalahan Belanda saat Pasang Chattra Borobudur: Difoto