Aliansi Jogja Memanggil Desak Pemda Berantas Premanisme dan Naikkan Upah Layak

Selain persoalan premanisme, Aliansi Jogja Memanggil menyoroti rendahnya standar upah pekerja di Yogyakarta. Mereka menilai besaran upah saat ini belum sebanding dengan kebutuhan hidup layak masyarakat.

Aghof menyebut pihaknya sebelumnya telah menyampaikan tuntutan upah sebesar Rp4,6 juta. Angka tersebut dinilai lebih relevan dengan kebutuhan hidup masyarakat di Yogyakarta.

"Tuntutan kedua adalah kenaikan upah layak sesuai dengan kebutuhan rakyat di Yogyakarta. Angka yang sebelumnya kami rilis sebesar Rp4,6 juta dan kami menuntut agar upah tersebut dinaikkan. Sebab, upah di Yogyakarta saat ini masih cukup kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak," jelasnya.

Senada dengan Aghof, perwakilan massa aksi lainnya, Dion, menilai persoalan upah menjadi perhatian serius karena biaya hidup di Yogyakarta terus meningkat.

Menurut Dion, biaya hidup masyarakat bisa mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan. Sementara itu, upah pekerja di Yogyakarta masih berada di kisaran Rp2 jutaan. Ia juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan yang menurutnya dapat mencapai Rp5 juta. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan anak-anak buruh dan petani untuk mengakses pendidikan.

"Bagaimana anak-anak buruh dan anak-anak petani di Yogyakarta bisa menempuh pendidikan, sementara standar upah di sini hanya Rp2 jutaan? Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah," ungkap Dion.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Jogja Memanggil secara khusus meminta Gubernur DIY untuk menemui massa dan menerima langsung aspirasi mereka.

Aghof mengatakan pihaknya berharap Gubernur DIY tidak kembali mengirimkan perwakilan untuk berdialog. Menurutnya, kehadiran gubernur secara langsung penting agar tuntutan yang disampaikan dapat memperoleh kepastian penyelesaian.

"Kami berharap Pak Gubernur bisa menemui langsung Aliansi Jogja Memanggil dan rakyat pada umumnya. Kami cukup tidak percaya jika yang datang bukan Pak Gubernur, karena dalam beberapa aksi sebelumnya kami sudah berulang kali meminta beliau menemui massa, tetapi selalu diwakilkan," katanya.

Dion menyinggung peristiwa aksi pada 20 dan 28 Oktober yang disebutnya diwarnai keberadaan seseorang yang membawa senjata tajam di kawasan Malioboro.

"Padahal Yogyakarta sering disebut sebagai salah satu daerah dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi, baik yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun preman," kata Dion.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan aliansi mendesak pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap persoalan premanisme dan kebebasan masyarakat.

Selain membawa tuntutan lokal, Aliansi Jogja Memanggil turut menanggapi dinamika politik nasional, termasuk isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aghof menegaskan aliansi tidak berpihak kepada kelompok elite politik mana pun. Mereka mengkritik dinamika konflik antara kubu Prabowo-Gibran dan kelompok yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Kami di Aliansi Jogja Memanggil tidak pernah mendukung elite mana pun. Kami melihat konflik elite di Jakarta menunjukkan adanya kepentingan antarelite untuk menguasai satu sama lain," ujarnya.

Menurutnya, pertarungan kepentingan elite politik bukanlah persoalan utama yang dibutuhkan masyarakat. Ia menilai kepentingan politik para elite tidak selalu sejalan dengan kebutuhan rakyat.

"Kami mengutuk kepentingan elite yang bukan merupakan kepentingan rakyat Indonesia, termasuk rakyat Yogyakarta," tambahnya.