3 Muara Sungai di Kulon Progo Jadi Jalur Bebas Hambatan bagi Tsunami

Menurutnya, dengan adanya 3 muara sungai menjadi jalan tol bagi gelombang tsunami, seharusnya mitigasi sudah dilakukan dari instansi terkait. Bukan hanya dari BPBD namun juga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO), maupun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DI Yogyakarta, termasuk juga satgas bencana yang ada daerah muara sungai tersebut.

"Dalam mitigasi bencana tentunya juga akan dituliskan potensi bencana, dampaknya dan lain-lainnya terkait penambangan pasir di muara misalnya," terangnya.

Ariyadi mengatakan ketika penambang pasir di muara Sungai Progo mengantongi izin, penambangan harus dilakukan di daerah yang sudah ditentukan. Selain itu, mereka juga harus melakukan reklamasi di daerah yang bekas ditambang.

"Permasalahan sekarang apakah perusahaan yang memiliki izin itu melakukan reklamasi atau tidak, itu nanti kewenangannya di DLH," ucapnya.

Yang saat ini menjadi permasalahan, lanjut Ariyadi, adalah penambangan pasir ilegal dengan mesin sedot. Pelakunya dipastikan tidak akan melakukan reklamasi. itu yang akan memperparah kondisi lingkungan dan akan memperbesar potensi ancaman gelombang tsunami pada warga yang tingga di bantaran sungai.

"Biasanya para penambang pasir ini juga kucing-kucingan ketika ada razia mereka mengangkat mesinnya dan tidak beroperasi namun ketika sudah aman pasang mesin sedot lagi untuk menambang pasir," ujarnya.

Lebih jauh, Ariyadi mengatakan penambangan pasir menjadi begitu marak karena penghasilannya cukup besar. Terlebih, para penambang ini biasanya mata pencahariannya hanya dari menambang pasir saja.

"Kembali lagi kalau masalah perut maka apapun akan dilakukan. Meski mereka tahu jika menambang pasir membabi buta maka potensi bencana yang akan menerjang pemukiman di sepanjang Sungai Progo semakin besar. Tidak saja di wilayah Kulon Progo namun juga Kabupaten Bantul," pungkasnya.