Gubernur DIY Raih Penghargaan Pembina Daerah Peduli HAM

2. Mewujudkan pembangunan yang inklusif

Wapres RI, Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif berimbang dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata.

“Pemulihan dan pembangunan yang kita realisasikan bertujuan menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, pangan, energi, maupun dampak perubahan iklim. Kita ingin melindungi hak-hak orang kecil, wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan para buruh tani, nelayan dan warga miskin dari gerakan-gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” ujar Ma’ruf Amin.

3. Kebijakan yang dikeluarkan harus berlandas HAM

Ma’ruf mengimbau para pemangku kepentingan agar dalam setiap kebijakan yang dibuat, harus dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan HAM. Kesetaraan kerja untuk semua orang harus ditegakkan tanpa terkecuali. Pada konteks Keindonesiaan yang majemuk, penting untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi moderasi dan kesetiakawanan sesama warga bangsa. 

“Saya memandang perlu sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia karena tidak ada hak yang bebas dan absolut. Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks Keindonesiaan ,kemanusiaan dan kebangsaan,” ungkapnya.

Wapres RI ini menyebut, dalam konteks harmonisasi kewajiban dan HAM ini terdapat peran penting dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan kepada lembaga negara dan pemerintah daerah sebagai kabupaten/kota peduli HAM sangat penting. Hal ini adalah bentuk nyata peran pemerintah dalam mendorong daerah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM dan instansi responsif dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM.