Ditetapkan Besok, UMP DIY Kemungkinan Tak Lagi Terendah di Indonesia
Ilustrasi Upah (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X hari ini belum menetapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, penetapan sekaligus pengumuman UMP akan dilakukan, Jumat (19/11/2021) besok.
"Rencananya besok akan diumumkan langsung oleh gubernur," kata Aji ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (18/11/2021).
1. Masih mendengar usulan dewan pengupahan
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji. (IDN Times/Tunggul Damarjati)Aji mengatakan rapat hari ini dalam tahap menampung usulan dewan pengupahan dari masing-masing kabupaten dan kota melalui rapat yang digelar hari ini di Kepatihan.
"Rapat hari ini memaparkan hasil penghitungan dewan pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota. Dari situ Pak Gubernur akan segera memutuskan UMP dan UMK atas masukan tadi," tutur Aji.
Ia memastikan UMP dan UMK tahun ini naik, namun Aji enggan membeberkan berapa persen kenaikan yang diusulkan dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Jumlah Upah Buruh Yogyakarta akan Ditetapkan Besok Kamis
2. Kemungkinan upah di DIY tak lagi menjadi yang terendah
Ilustrasi upah minimum kabupaten/kota (IDN Times/Istimewa)Aji melanjutkan melalui skema penentuan UMP yang sekarang, ada kemungkinan DIY tak lagi menjadi provinsi dengan upah minimum terendah se-Indonesia.
Kata Aji, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, disebutkan bahwa salah satu formulasi penetapan UMP adalah angka inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dulu itu yang dipakai pertumbuhan ekonomi nasional dan angka inflasi nasional. Sekarang sangat mungkin kita menyalip provinsi lain karena (penentuan UMP) bergantung dari kinerja ekonomi masing-masing provinsi," urainya.
3. UMK harus lebih tinggi
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Menurut Aji, besaran UMP ini bakal menjadi acuan untuk penetapan UMK yang semestinya lebih tinggi dari angka di level provinsi.
"Kalau ada UMK yang diputuskan lebih rendah dari UMP, berarti harus dinaikkan di atas UMP. UMP begitu ditetapkan tidak digunakan dalam operasional karena semua (UMK) sudah harus di atas UMP," pungkasnya
