Busyro Muqoddas Sebut Jokowi Tak Belajar dari Rezim Orde Baru
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas (ANTARA FOTO)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelopor bangkitnya praktik nepotisme dan dinasti politik. Baginya, pemerintahan sekarang tak belajar dari bobroknya rezim orde baru.
"Sekarang ini nepotisme sudah berjalan, sudah dibangkitkan kembali, ada reinkarnasi itu loh," kata Busyiro di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (31/8/2023).
1. Bagi-bagi kursi jabatan
(Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ibu Iriana Jokowi) ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariBusyro menyoal praktik bagi-bagi kursi pejabat kepada orang-orang yang berjasa di tim sukses Jokowi. Menurutnya, hal ini menggambarkan wajah kolusi di pemerintahan sekarang.
"Kolusinya bisa dilihat berapa orang yang dulu menjadi tim suksesnya Presiden Jokowi itu juga dapat proyek? BUMN dibagi-bagi sampai pada sejumlah aktivis, ilmuwan yang dibungkam lewat jabatan komisaris," kata Busyro, Kamis (31/8/2023).
2. Soroti gembar-gembor Kaesang maju cawalkot Depok
Baliho bergambarkan Kesang yang didorong PSI untuk maju pada Pilkada Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)Busyro juga mengamati dua anggota keluarga terdekat Jokowi menjadi kepala daerah, yakni Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, ditambah wacana Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024. Menurutnys nuansa dinasti politik kian terasa kental.
"Itu contoh yang tidak baik, nggak pernah mau belajar dari rezim orde baru dulu. Salah satu remuknya negeri era orde baru itu karena KKN. Itu salah satunya nepotisme. Nah sekarang nepotisme dibangkitkan kembali," ujar Busyro.
Baca Juga: Ganjar, Anies, dan Prabowo Akan Dipertemukan di UGM
3. Batas usia minimal capres-cawapres jadi gongnya
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK). IDN Times/Axel Joshua HarianjaKemunculan permohonan uji materi atau judicial review oleh PSI soal batas usia minimal capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai Busyro menjadi jalan masuk melanggengkan nepotisme dan dinasti politik.
Apabila MK mengabulkannya, saat itu praktik nepotisme dan dinasti politik sudah sungguh-sungguh hidup kembali. Bersamaan dengan itu, terjadi kiamat konstitusuonal.
"Jika ada putusan yang walaupun kemungkinan besar tidak akan utuh, kemungkinan besar akan ada dissenting opinion. Tapi itu menggambarkan bahwa kiamat konstitusional justru dikumandangkan oleh MK, yang seharusnya menunjukkan penghormatan yang seksama terhadap moralitas konstitusionalisme itu sendiri," pungkas Busyro.
Baca Juga: Wacana Duet Ganjar dan Anies, Pengamat Politik UGM: Cek Ombak
