Tunggakan Klaim RS Jogja Rp16 Miliar, BPJS: Jumlah Tidak Sebesar itu

Fokki menyebut utang Rp16 miliar berasal dari tunggakan Rumah Sakit Jogja selama bulan Maret hingga Juni 2019.

Tunggakan utang ini, menurutnya, disebabkan status quo rumah sakit saat itu, karena belum selesainya proses akreditasi yang seharusnya dapat diselesaikan bulan Desember 2018.

"Di mana dalam bulan tersebut proses akreditasi tidak bisa dilakukan karena karena Wali Kota belum menunjuk direktur yang baru. Artinya, terganggunya layanan sehingga berpotensi kebangkrutan RS Jogja, karena Wali Kota terlambat memutuskan direktur yang baru menggantikan Bu Tutut (Tuty Setyowati) yang meninggal dunia," paparnya.

Menurut anggota DPRD dari partai PDIP ini , Wali Kota Yogyakarta seharusnya bertanggung jawab atas potensi kebangkrutan rumah sakit dikarenakan menunggu proses penunjukkan direktur utama," sambungnya.

"Apakah BPJS bisa membayar tagihan Rp16 miliar? Jika keputusannya adalah secara hukum tidak boleh membayar, lalu bagaimana kelangsungan Rumah Sakit Umum Daerah?".

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyatakan keterlambatan penunjukkan Direktur RS Jogja lantaran tidak mudah menemukan sosok sesuai dengan kriteria. 

"Sulit menemukan figur yang bisa menjalankan fungsi manajemen. Tidak semua jabatan direktur itu orang gampang masuk," kata Haryadi.

Direktur RS Jogja, Ariyudi Yunita, tak membantah adanya tunggakan klaim BPJS Kesehatan bulan Maret-Juni 2019 senilai Rp16 miliar, namun ia menampik rumah sakit berpotensi bangkrut.

"Kami tidak akan terganggu, pelayanannya berjalan seperti biasa. Kami juga tidak bangkrut," ujar Ariyudi. Keyakinan Ariyudi ini lantaran pihak RSUD menerima dana dari APBD Pemkot Yogyakarta lebih dari Rp11 miliar.

Menurut Ariyadi, RS Jogja bukan merupakan satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang terkendala pembayaran BPJS Kesehatan gara-gara proses akreditasi dan kekosongan posisi direktur. 

Ditemui terpisah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti mengatakan, dari catatannya jumlah utang BPJS Kesehatan kepada RSUD Jogja tidak mencapai Rp16 miliar.

Besaran utang menurut BPJS adalah, angka yang masuk, diterima, kemudian diverifikasi. 

"(Jika jumlahnya lebih besar) Bisa saja kemungkinan ada klaim yang diajukan ke kita sudah dihitung sama mereka, karena versi penghitungannya berbeda," katanya menduga.

Menurut Dwi Hesti, tunggakan yang harus dibayarkan bulan Mei tercatat sebesar Rp2,6 miliar. Sementara Juni senilai Rp5 miliar.

Soal pembayaran akan mengacu ke Permenkes Nomor 99 tahun 2015, yaitu ,menunggu hingga proses akreditasi selesai. 

Saat ini BPJS tengah menanti keputusan dari pusat tentang pembayaran tunggakan tanpa adanya hasil proses akreditasi.

"Kalau dari pusat sudah ada rekomendasi boleh, ya nanti klaimnya kami terima. Kalau belum ada rekomendasi, kami tidak berani menerima," tandasnya.