Yogyakarta, IDN Times - Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irjen Pol Langgeng Purnomo, memberikan penjelasan mengenai penanganan demonstrasi yang berujung kericuhan di Yogyakarta pada 10 November 2026.
Klarifikasi disampaikan menyusul munculnya berbagai tudingan mengenai tindakan represif aparat, termasuk narasi kendaraan taktis (rantis) polisi memasuki kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Langgeng menyebut kericuhan bermula dari aksi sekelompok orang yang tidak dikenal di depan Gedung DPRD DIY. Mereka diduga melakukan penyerangan menggunakan batu hingga bom molotov sehingga polisi mengerahkan personel Brimob untuk mengendalikan situasi.
Langgeng mengatakan kepolisian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk membubarkan kelompok massa yang melakukan penyerangan di depan Gedung DPRD DIY.
"Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang," ujar Irjen Pol Langgeng Purnomo.
Ia menjelaskan, orang-orang yang diamankan memiliki latar belakang beragam. Di antaranya mahasiswa, pelajar tingkat SMP dan SMA, hingga anak-anak.
Khusus mereka yang masih berusia di bawah umur, kepolisian menyatakan proses penanganannya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perlindungan anak.
Langgeng turut membantah kabar yang menyebut kendaraan taktis polisi memasuki lingkungan UGM saat mengejar massa. Ia menjelaskan, situasi di sekitar Bundaran UGM merupakan rangkaian pengejaran terhadap kelompok massa yang sebelumnya dihalau dari kawasan Malioboro.
Menurutnya, massa kemudian bergerak menuju Bundaran UGM dan melakukan pembakaran. Ketika aparat melakukan pengejaran, sebagian massa berlindung di sekitar perbatasan kampus.
Polisi mengaku tidak melanjutkan pengejaran hingga masuk ke lingkungan perguruan tinggi tersebut. Personel Brimob bersama kendaraan taktis memilih bertahan di luar batas kampus.
"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," jelas Kapolda.
Langgeng mengatakan aparat kemudian memilih berkomunikasi dan bernegosiasi dengan massa yang masih bertahan. Setelah proses tersebut berlangsung hingga dini hari, seluruh personel akhirnya ditarik mundur secara tertib.
Selain membantah tudingan represif, Langgeng juga menanggapi sorotan mengenai keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam dinamika aksi demonstrasi. Ia memastikan kepolisian tidak mengerahkan ataupun memobilisasi kelompok masyarakat untuk menghadapi massa aksi.
Menurutnya, kemunculan sejumlah elemen masyarakat dipengaruhi situasi sosial di DIY yang merasa terganggu oleh aksi kerusuhan. Ia juga menyinggung keprihatinan masyarakat terhadap perlakuan terhadap Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang disebut dalam dinamika aksi tersebut.
"Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan," kata Kapolda.
Langgeng juga menjelaskan posisi Jaga Warga yang menurutnya merupakan sistem keamanan berbasis masyarakat di tingkat desa. Ia menyebut keberadaannya berbeda dengan ormas yang melakukan tindakan represif karena Jaga Warga dibentuk untuk mendukung keamanan lingkungan dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas serta Babinsa.
Di sisi lain, Polda DIY menyatakan terbuka terhadap pengawasan eksternal dalam proses penanganan perkara pascademonstrasi. Langkah tersebut juga dilakukan untuk merespons perhatian berbagai pihak, termasuk sivitas akademika UGM.
Penanganan aksi di Yogyakarta turut mendapat perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mendatangi lokasi pada Rabu dini hari. Keduanya meninjau situasi keamanan di lapangan ketika kericuhan masih berlangsung.
Langgeng mengatakan kepolisian juga menggelar perkara untuk menentukan status hukum orang-orang yang telah diamankan. Proses tersebut melibatkan sejumlah lembaga pengawas eksternal guna memastikan penanganan berjalan transparan.
"Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman," pungkas Langgeng.