Yogyakarta, IDN Times - Penutupan jalan kampung yang marak terjadi sejak Sabtu (28/3), mendapat perhatian Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.
Menurut Sultan penutupan jalan tersebut bukan merupakan lockdown, namun hanya kontrol terhadap aktivitas warga untuk keluar masuk desa.
Sultan menyebutkan, Pemda DIY tidak mempermasalahkan tindakan warga untuk menutup jalan menuju desa. Menurut Sultan, apa yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk inisiatif untuk memudahkan pendataan kepada pemakai jalan yang melewat desa.
"Praktik di lapangan sulit dikontrol, karena di desa terlalu banyak akses masuk. Mungkin ada dua atau tiga jalan, jadi dua jalan ditutup sehingga hanya menyisakan satu jalan saja, dengan harapan memudahkan untuk mengontrol siapa yang masuk. Bagi saya itu tidak masalah" terangnya pada Senin (30/3).
Menurut Sultan, lockdown dalam arti yang sesungguhnya yakni ketika warga tidak boleh keluar masuk rumah. Serta ada pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan makan kepada setiap orang. Sementara ntuk praktik penutupan yang dilakukan warga kampung, hanya sebatas mengontrol akses keluar masuk.
"Begitu pendatang masuk langsung dilakukan pendataan. Bukan lockdown, kalau lockdown warga tidak boleh keluar masuk. Kalau itu terjadi, maka yang memerintahkan harus memberi makan kepada setiap orang. Kalau memerlukan sesuatu harus difasilitasi," jelas Sultan.
Sultan menjelaskan Presiden juga telah mengungkapkan apa yang dilakukan beberapa kelurahan di DIY dan Jawa Tengah, menutup akses jalan desa lebih efektif lantaran bisa mengontrol siapa saja yang keluar masuk.
"Pemerintah pusat tidak menggunakan kalimat karantina karena pengertian karantina ditutup semua. Sedangkan faktanya bukan ditutup total, kesepakatannya hanya pembatasan sosial.
Sementara untuk penutupan daerah perbatasan, Menurut Sultan, sampai dengan saat ini pihaknya belum berpikir untuk melakukan penutupan perbatasan di DI Yogyakarta.
"Untuk penutupan perbatasan tidak ada rencana untuk itu," terangnya.