Yogyakarta, IDN Times - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono menanggapi isu dirinya dikaitkan sebagai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Isu Sri Sultan masuk radar cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai RI 2 ini santer beredar di media sosial.
Sebelumnya Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wapres pada 12 November 2026.
Sri Sultan menyatakan isu dirinya masuk dalam radar cawapres menggantikan Gibran tak bisa dicerna secara logika. "Enggak ada logika. Enggak lah," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Jumat (13/11/2026).
Raja Keraton Yogyakarta itu pun enggan berspekulasi. Dia enggan menanggapi lebih jauh mengenai hal tersebut. "Jangan, sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu, bukan wewenang saya. Nanti saya dikira cerewet yang bukan wewenangnya, enggak lah," ujar Sultan.
Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan langsung kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam suratnya, Gibran menyebut keputusan mundur diambil atas permintaan sendiri. Ia juga menegaskan langkah tersebut didasari kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," demikian salah satu isi surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Muzani, Kamis (12/11/2026).
Setelah pengunduran diri Gibran, proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI selanjutnya berada dalam mekanisme yang diatur konstitusi. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih sebagai pengganti Gibran.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjelaskan Prabowo mendapatkan waktu 14 hari untuk menyodorkan dua nama. Tenggat waktu itu dihitung sejak MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden terkait permintaan pengajuan calon wakil presiden.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Muzani mengatakan, MPR terlebih dahulu akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari tahapan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran sekaligus menentukan proses selanjutnya, termasuk penerbitan surat kepada Presiden.