Yogyakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dengan kemenangan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, pun memberikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran.
"Menyampaikan selamat aja (kepada Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024," ujar Raja Keraton Yogyakarta itu, Kamis (21/3/2024).
Sri Sultan HB X juga mengharapkan agar Prabowo-Gibran bisa menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan baik. "Semoga sukses melaksanakan tugas," kata Sri Sultan HB X.
Saat disinggung dinamika kontestasi Pilpres 2024, Sultan memilih irit berbicara. Dirinya merasa hal tersebut bukan menjadi tupoksinya. "Tidak, masak aku nasihati," ujar Sultan.
Diketahui KPU mengumumkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengumuman itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari setelah selesai menetapkan rekapitulasi tingkat nasional di 38 provinsi dan 128 titik pemungutan suara di luar negeri.
"Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 suara," kata Hasyim dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).
Prabowo-Gibran berhasil mengungguli dua pasangan kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian paslon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Terakhir, paslon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara.
Dari total 38 provinsi, Prabowo-Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Anies-Muhaimin unggul di dua provinsi. Sementara, Ganjar-Mahfud tak unggul di provinsi mana pun.
Adapun, hasil Pilpres 2024 dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu pada Tingkat Nasional. SK tersebut ditandangani oleh ketujuh Komisioner KPU RI.
Nantinya, SK itu akan digunakan sebagai objek gugatan bagi para peserta pemilu yang mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).