Dana dari BGN belum cair, regulasi larang pemakaian duit talangan
Telaah pemicu dana belum cair, penataan administrasi di BGN
Klaim tak ada sangkut pautnya dengan kasus keracunan
Sleman, IDN Times - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Blambangan, Jogotirto, Berbah, Sleman terpaksa berhenti beroperasi karena tidak ada dana. Pengelola SPPG di Blambangan, Jogotirto, Berbah, Sleman itu mengaku bingung karena Badan Gizi Nasional (BGN) tak kunjung mencairkan dana operasional untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dana yang tak kunjung digelontorkan membuat SPPG ini berhenti sementara melayani distribusi MBG sejak Senin, 13 Oktober 2025.
PIC yayasan pengelola SPPG, Aris menuturkan, berhenti operasionalnya dapur MBG kelolaannya lantaran dana dari BGN belum cair.
Dia bilang, keterlambatan terjadi sejak periode pencairan berkala 10 hari sebelumnya. Tapi, Aris menyebut setelah itu pihaknya masih tetap melayani distribusi MBG.
"Tetapi untuk Senin (kemarin) ini, karena memang anggarannya belum turun, kami memutuskan (berhenti operasional sementara), regulasi kan sangat jelas bahwa operasional dapur, tidak diperkenankan untuk menggunakan dana talangan," ujar Aris.
Mengenai penyebab dana pemerintah belum cair, menurut Aris, masih ditelusuri dengan mencari informasi dari BGN dan beberapa pihak terkait. Aris menambahkan saat ini komunikasi sedang berjalan.
Bersamaan dengan itu, Yayasan juga masih mendalami kemungkinan apakah ada kesalahan dalam proposal anggaran.
Lumrahnya, untuk proposal anggaran manakala ada kekeliruan akan dikembalikan dalam jangka waktu 3x24 jam disertai poin-poin koreksi. Maka dari itu ada pula kemungkinan lain berupa kekeliruan pengisian sistem oleh pusat yang membuat aliran dana tersendat.
"Miss-nya di mana, kami masih mencari, miss-nya di mana nih. Kok sampai bisa tidak cair, bisa terjadi keterlambatan," katanya.
Satu hal yang Aris berani pastikan adalah keterlambatan pencairan dana ini tidak ada kaitannya dengan kejadian keracunan pangan yang ditimbulkan oleh SPPG Jogotirto pada Agustus 2025 lalu di salah satu sekolah.
"Jadi prinsipnya tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang berisiko, apalagi terkait dengan kejadian beberapa waktu yang lalu yang terjadi di SMP Negeri 3," katanya.
Aris berharap dana dari BGN bisa segera dicairkan demi keberlangsungan program MBG ini. Demi para penerima manfaat serta relawan atau masyarakat yang merasakan dampak positif dari program tersebut.
Kepala Regional SPPG DIY, Gagat Widyatmoko secara terpisah menyebut keterlambatan pencairan dana dikarenakan adanya proses penataan administrasi di BGN terkait Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pencairan.
"Tentu saja kami tidak berharap ada SPPG yang berhenti operasional untuk melayani penerima manfaat," kata Gagat.
Menurut Gagat, pihaknya masih mengomunikasikan secara intens dengan BGN supaya SPPG di daerah bisa segera beroperasi kembali.
SPPG terkait selain itu juga telah diminta mengkomunikasikan hal ini dengan baik kepada kelompok penerima manfaat yang dilayaninya.