2. Pemecatan dilakukan tanpa transparansi

Ilustrasi KPK (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Persoalan kedua yang dihadapi yakni, pemecatan 51 pegawai KPK dilakukan tanpa transparansi yang jelas terutama berkaitan dengan substansi soal yang diujikan dalam TWK dan hasil tes yang belum diumumkan hingga saat ini. Dia menganggap, tidak transparannya pelaksanaan TWK dan pemecatan 51 pegawai KPK tentu telah merugikan hak-hak pegawai KPK sekaligus mengabaikan pengabdian, dedikasi dan kontribusi yang selama ini telah diberikan oleh para pegawai KPK tersebut.

Menurutnya, jika merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa 'pengalihan status harus dilakukan dengan tidak merugikan hak-hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN', maka dapat dipastikan bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK bertentangan dengan Putusan MK tersebut.

"Terlebih, Pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena termasuk dalam bagian ratio decidendi," katanya.

3. TWK yang tidak transparan seharusnya tidak menjadi dasar

Pegawai KPK berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada jam pulang kerja di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Dalam hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN, 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat dimana 51 yang memiliki nilai merah diberhentikan dan 24 lainnya dibina kembali wawasan kebangsaan dan bela negaranya (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Selanjutnya, TWK yang tidak transparan seharusnya tidak dapat serta merta menjadi dasar pemecatan para pegawai KPK mengingat syarat alih status sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 PP 41/2020 mengatur bahwa terdapat 5 (lima) persyaratan lain yang harus dipenuhi secara kumulatif, di antaranya adalah bersedia menjadi PNS, tidak terikat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

4. Beberapa catatan yang diberikan oleh PSHK FH UII

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Berkenaan dengan persoalan yang ada tersebut PSHK FH UII memberikan beberapa catatan. Pertama, pimpinan KPK harus segera membatalkan pemberhentian terhadap 51 Pegawai KPK yang tak lulus TWK. Terlebih lagi, KPK pascarevisi UU KPK berada pada rumpun pemerintahan eksekutif dan secara otomatis bertanggung jawab pada Presiden selaku kepala Pemerintahan tertinggi. Di mana dalam hal ini Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan pendapatnya bahwa proses pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK.

Lalu, KPK dan BKN selaku penyelenggara Tes Wawasan Kebangsaan harus segera merilis substansi soal yang diujikan dalam tes serta hasil penilaian tes yang menjadi dasar pemberhentian 51 Pegawai KPK. Keterbukaan proses dan hasil ini nantinya akan membantu proses pertanggungjawaban sekaligus membuka peluang publik untuk turut menilai kebijakan pemberhentian para pegawai KPK.

"Pimpinan KPK harus segera mencabut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara karena telah merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," terangnya.

Baca Juga: Rahasiakan Nama 75 Pegawai Gagal Lolos Tes TWK, Ini Alasan KPK