Yogyakarta, IDN Times - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan Bantul direncanakan mulai dibuka kembali pada Rabu (6/9/2023). Meski kembali dibuka, namun pembatasan sampah yang masuk di TPA Piyungan akan tetap dilakukan.
"Kita tetep bisa dibuka, menampung tapi terbatas. Biar Kabupaten/Kota itu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (4/9/2023).
Sultan menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara Provinsi hanya memfasilitasi. "Tetep semua diolah di Kabupaten/Kota, bukan di Piyungan, memang tanggung jawab mereka," ujar Sultan.
Sultan juga menegaskan jika Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak bisa mengelola sampah dengan baik, TPA Piyungan akan kembali ditutup. "Kalau soyo nganu (semakin menumpuk/tidak terkelola), tak tutup meneh (saya tutup lagi)," tegas Sultan.
Raja Keraton Yogyakarta itu juga menyebut telah ada izin beberapa Tanah Kas Desa (TKD) untuk membantu menyelesaikan masalah sampah ini. Baik untuk pembuangan sampah sementara maupun proses pengolahan sampah.
"Kita sudah mengizinkan. Dengan jumlah keluasan dan sebagainya. Sekarang sudah berproses kan gitu, tapi semuanya kan baru kira-kira akhir tahun baru peralatan dan sebagainya baru dateng," ujar Sultan.
Disebut Sultan Kabupaten/ Kota pun telah bersiap untuk penyiapan alat pengolahan sampah. Seperti di Bantul, ditargetkan Desember nanti ada dua mesin yang bisa memproses sampah kira-kira per harinya 40 ton untuk satu mesin.
"Kota juga pesan dua alat, masing-masing 60 ton, berarti 120 ton. Demikian juga Sleman. Semua berproses, tapi ini kan butuh anggaran yang tidak sekedar sekali jadi, sampai 3 tahun untuk nambah mesin sesuai dengan sampah yang ada," kata Sultan.