PTKM Kembali Diperpanjang, Pemda DIY Ancang-ancang

Sultan menuturkan, keputusan perpanjangan durasi PTKM ini didasari hasil rapat evaluasi pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama para Gubernur Jawa-Bali dipimpin Presiden Joko Widodo, Rabu (3/1/2021).

Disimpulkan dalam pertemuan itu oleh Presiden, bahwa implementasi PPKM belum efektif meminimalisir angka penularan COVID-19 di daerah yang menerapkannya. Mampu mengurangi namun belum terlalu signifikan.

"Itu kemarin rapat dengan Bapak Presiden yang isinya minta kepada gubernur di Jawa-Bali, membahas PTKM ini (angka penularan COVID-19) turun tapi kecil. Bapak Presiden minta ini penurunan ini diperbesar dengan istilah untuk pengawasan mikro," imbuh Sultan.

Sultan menerangkan, Presiden Joko Widodo meminta daerah menerapkan pembatasan mikro. Pembatasan dengan demikian menyasar hingga tingkat kampung, desa, RW, RT.

"Memperkuat pengawasan, memotong penularan di level paling bawah dalam arti pedukuhan, kelurahan RT, RW, seperti konsep kita baik PTKM kita yang pertama maupun kedua larinya ke sana (pembatasan mikro)," jelas Ngarsa Dalem.

Arahan Jokowi ini kurang lebih sama dengan program Satgas dan Posko Desa/Kelurahan Tangguh COVID-19 yang digaungkan di DIY ketika awal-awal pandemi.

"Kami minta pengawasannya lebih diperketat, dengan harapan penularan yang sudah ke arah tetangga dan keluarga bisa dibatasi, karena kalau sudah keluarga dan tetangga jadi masalah besar," sambung Sultan.

Lebih jauh, terkait perpanjangan PTKM ini nantinya akan diatur melalui surat keputusan gubernur. Diteruskan dengan surat keputusan bupati/wali kota untuk pelaksanaan tingkat kabupaten/kota.

"Surat keputusan bupati/wali kota, untuk meneruskan memperpanjang dua minggu lagi PTKM tanggal 9 sampai 23 (Februari 2021)," pungkas Sultan.