Yogyakarta, IDN Times - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PHRI DIY) menyoroti fenomena indekos yang disewakan ke wisatawan pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024. Pelaku di hospitality hingga pemerintah dinilai bisa dirugikan dengan fenomena ini.
"Kamar kos-kosan ini dijual anak kos. Yang punya kamar tidurnya di tempat temennya. Kamar mereka dijual harian," ujar Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, Selasa (26/12/2023).
Deddy mengatakan fenomena ini kerap terjadi saat masa libur panjang. Ia menilai kondisi yang ada karena permintaan dari wisatawan untuk penginapan memang tinggi. Hanya saja perlu regulasi yang jelas.
"Banyak yang seperti itu (sewa kos bulanan, disewakan harian). Ya tamunya butuh juga, untuk istirahat. Hanya saja perlu diatur dalam regulasi yang jelas," kata Deddy.
Deddy menyebut pemerintah bisa dirugikan dengan fenomena ini. Pasalnya mereka tidak memberi sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbeda dengan hotel yang resmi membayar pajak.
"Ini kan sebetulnya Pemda yang kecolongan, mereka gak bayar pajak. Regulasi harus diatur, peran RT, RW, Kecamatan, perketat. Biar PAD gak bocor, karena PAD menopang pembangunan daerah," kata Deddy.
Selain kekhawatiran bocornya PAD, Deddy juga mengkhawatirkan dampak pada anggota PHRI DIY. Pasalnya operasional mereka tidak sesuai standar, dan dikhawatirkan jika mereka mematok harga yang terlalu tinggi dan mencoreng wisata DIY.
"Hospitality gak standar. Kemudian masalah harga. Harga memang dinamis, tapi kami tetap ada batas bawah dan batas atasnya. Jadi tidak bisa semaunya," ungkap Deddy.