Sleman, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Sleman melalukan verifikasi data penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari dana desa. Juru Bicara Tim Gugus Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman, Shavitri Nurmaladewi menjelaskan, pendataan ditargetkan selesai pada minggu ini.
Pemkab Sleman Janji Verifikasi Nama BLT Dana Desa Selesai Minggu Ini
Take a Deeper Read
1. Verifikasi ditargetkan selesai pada minggu ini
Shavitri memaparkan, Besok Jumat (1/5) pendataan serta verifikasi data di semua desa sudah diselesaikan. Verifikasi ini bertujuan agar bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten tidak saling tumpang tindih dan merata.
"Agar data tersebut benar-benar valid, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga akan turun tangan. Verifikasi NIK juga dilakukan paralel oleh dukcapil," paparnya pada Senin (27/4).
2. Setelah verifikasi rampung, dana bisa dicairkan
Setelah kedua proses tersebut rampung dan disetujui oleh Bupati Sri Purnomo, maka dana desa yang dialokasikan untuk BLT akan langsung dicairkan. Menurut Shavitri, kepala desa setempat akan bertanggung jawab penuh atas data yang tertera.
"Kades tanda tangan bertanggung jawab mutlak atas data. Desa baru bisa memberikan bantuan langsung tunai dana desa /BLT DD apabila data terverifikasi ditandatangani Bupati," paparnya.
3. Penerima bantuan akan mendapat Rp600 ribu per KK
Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Budiharjo menjelaskan terdapat kriteria khusus siapa saja yang berhak menerima BLT. Kriteria tersebut, diantaranya non PKH (Program Keluarga Harapan), non BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), warga miskin atau rentan miskin yang belum sempat tercover dalam SK Bupati serta ada satu keluarga yang salah satu anggota keluarganya memiliki riwayat sakit.
Menurutnya, satu keluarga yang terdaftar nantinya akan diberikan BLT sebesar Rp600 ribu selama 3 bulan berturut-turut. Untuk dana desa yang bisa dialokasikan terdapat ketentuan tersendiri.
"Apabila dana desa yang bersangkutan kurang dari Rp800 juta maksimal dialokasikan 25 persen. Antara Rp800-Rp1,2 miliar maksimal 30 persen, dan di atas Rp1,2 milliar 35 persen."
Curated For You
- Pemudik Dilarang Masuk DIY, Dishub Siapkan Regulasi27 Apr 2020, 19:30 WIB
Editorial Team
Related Article
Trending in News
See More- Trump Dukung Jensen Huang Kembali Jabat Direktur Utama Nvidia17 Nov 2026, 10:00 WIB
- Australia Umumkan Perkuat Investasi di Asia Tenggara hingga 204016 Nov 2026, 15:48 WIB
- Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Digelar Pekan Depan17 Nov 2026, 13:41 WIB
- Mengintip Garasi Gibran, Punya 7 Kendaraan Hanya Senilai Rp286 Juta16 Nov 2026, 15:47 WIB
- Prancis Kirimkan Tentara ke Ukraina dalam Misi Latihan Rahasia 17 Nov 2026, 14:40 WIB