Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
  • Pemda DIY menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000, naik Rp307.505 atau 12,72 persen dari Rp2.417.495, dan akan dituangkan dalam SK Gubernur.

  • Penetapan UMP dibahas Dewan Pengupahan dengan acuan KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta faktor alfa; nilai alfa yang digunakan berada di atas satu.

  • DIY merekomendasikan UMSP untuk sektor akomodasi-makan minum, konstruksi, serta telekomunikasi-TI; UMP juga menjadi batas minimal penetapan UMK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000. Nominal tersebut mengalami kenaikan Rp307.505 atau 12,72 persen dibanding UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp2.417.495. Hasil penetapan ini selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti, menyampaikan besaran upah minimum tersebut di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).

"Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp2.725.000," ujar Ni Made.

Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha unggulan di DIY. Besaran disesuaikan karakteristik pekerjaan dan tingkat risiko pada masing-masing sektor.

1. Penetapan UMP pertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti. (Dok. Istimewa)

Ni Made menjelaskan, penentuan UMP 2027 melalui serangkaian pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi DIY. Proses tersebut melibatkan konsolidasi dengan berbagai pihak dan berlangsung dengan sejumlah dinamika.

Dalam perhitungannya, pemerintah turut mengacu pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan RI. Adapun komponen formula pengupahan mencakup upah minimum tahun berjalan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta faktor alfa.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, nilai alfa yang digunakan dalam penetapan UMP DIY 2027 berada di atas satu. "Kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen," ujarnya.

2. Tiga sektor mendapat upah minimum khusus

Dewan Pengupahan Provinsi DIY merekomendasikan UMSP 2027 bagi tiga sektor usaha. Penentuan sektor tersebut mempertimbangkan kontribusinya sebagai sektor unggulan daerah, karakteristik pekerjaan yang spesifik, hingga risiko kerja yang relatif tinggi.

Kajian terhadap ketiga sektor itu dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan Provinsi DIY. Berikut rincian besaran UMSP 2027:

Sektor akomodasi dan makan minum: ditetapkan sebesar Rp2.745.000 atau 0,734 persen di atas UMP. Ketentuan ini berlaku untuk subsektor aktivitas hotel bintang lima, empat, dan tiga, serta penyediaan makanan di bangunan tetap.

Sektor konstruksi: ditetapkan sebesar Rp2.740.000 atau sekitar 0,55 persen lebih tinggi dari UMP. Cakupannya meliputi konstruksi konvensional gedung hunian, gedung perkantoran, serta pembangunan jalan dan rel.

Sektor telekomunikasi dan teknologi informasi: ditetapkan sebesar Rp2.735.000 atau 0,367 persen di atas UMP. Ketentuan ini mencakup aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer beserta kegiatan terkait, jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data, hosting, serta jasa informasi lainnya.

3. UMP jadi acuan penetapan UMK di DIY

Ni Made menegaskan, besaran UMP 2027 akan menjadi acuan sekaligus batas minimal dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY. Pemerintah kabupaten dan kota diberikan waktu paling lambat lima hari ke depan untuk menetapkan besaran UMK. Ketentuan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara itu, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah sebagai pedoman pemberian upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Penyusunannya perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta produktivitas pekerja.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," tegasnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More