FKPP DIY: Penolakan Dukuh Perempuan Bukan Murni Kekerasan Gender
IDN Times/Nindias Khalika
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Penolakan warga terhadap Yuli Lestari sebagai Kepala Dusun Pandeyan, Desa Bangunharjo, Bantul menurut Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Perempuan Politik (FKPP) DIY Renny Anggriana Frahesti bukanlah murni kekerasan berbasis gender.
Alasannya karena ada perempuan yang menjabat sebagai Kepala Dusun di dukuh lain sehingga ia mengatakan bahwa kejadian ini berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu.
1. Dijadikan penutup masalah
IDN Times/DaruwaskitaDitemui saat jumpa pers pada Senin (20/5), Renny menjelaskan alasan perempuan dalam perkara penolakan Yuli hanya digunakan sebagai tudung atau penutup masalah.
“Nyatanya dukuh di sebelah itu ada yang perempuan. Ini tidak murni gender based violence, tapi isunya yang dipakai,” katanya.
Persoalan seperti ini, lanjut Renny, pernah terjadi sebelumnya di Desa Murtigading, Bantul. Ia mengatakan seorang calon dukuh perempuan yang meraih peringkat tertinggi tak jadi dilantik salah satunya karena dia perempuan di sana.
“Mekanismenya dua nama dibawa oleh kepala desa ke kecamatan untuk dikonsultasikan. Akhirnya sepakat nomor dua yang dilantik dengan alasan yang nomor satu perempuan, macam-macam,” jelasnya.
Baca Juga: Dukuh Perempuan di Bantul Ditolak, Berikut Respon Sultan
2. Warga yang menolak mengaku tahu aturan perempuan boleh jadi kepala dukuh
IDN Times/IstimewaKetika ditemui oleh wartawan, Ketua RT 3 Dusun Pandeyan, Walijo menerangkan bahwa dirinya mengetahui perempuan boleh menjadi kepala dukuh dari sisi hukum.
“Kalau perempuan itu sebenarnya undang-undang memang mengizinkan bisa jadi apa saja tapi kan karena alasannya macam-macam dia itu,” ujarnya.
Walijo kini tak lagi menjabat sebagai ketua RT 3 usai Yuli dilantik. Ia mengatakan penyebab warga menolak Yuli menjadi Kepala Dusun Pandeyan salah satunya adalah karena tutur Yuli dinilai kurang mengenakkan kepada ibu-ibu PKK.
“Terus suaminya kan kepala RT. Ada warganya yang minta surat juga kata-katanya menghina. Lalu kemarin belum lama Bu Yuli diberitahu kalau ada pemutihan buat sertifikat karena suaminya tidak berangkat rapat di Kelurahan. Ternyata tidak disampaikan. Banyak hal yang bikin [kami] enggak mau,” katanya.
3. Sudah mendengar penolakan sejak awal ingin mendaftar
IDN Times/Nindias KhalikaYuli menerangkan dirinya telah mengetahui desas-desus penolakan dukuh perempuan sejak bulan Januari 2019 kala ia berniat mencalonkan diri sebagai kepala dusun.
“Tapi saya tanya dan browsing perempuan itu tidak dilarang. Juga itu kan desas-desus jadi saya tidak tahu kebenarannya. Tidak ada warga yang datang ke saya,” ucapnya.
Ia pun dinyatakan unggul dalam tes seleksi Kepala Dukuh yang diselenggarakan pada Sabtu (4/5). Ada di peringkat dua adalah calon Kepala Dukuh yang merupakan tetangga Yuli dari RT 2. "Kami bertetangga, bukan saudara. Ibunya teman saya juga," katanya.
Hasil ini lantas membuat situasi di dusun berubah. Yuli mendapatkan informasi tentang warga yang berkonsolidasi untuk menolaknya.
“Minggu saya dapat kabar ada penggalangan tanda tangan. Spanduk penolakan lalu bermunculan setelah itu dan Jumat pagi tanggal 17 Mei ada demo di depan rumah,” terangnya.
Baca Juga: Pemda Bantul: SK Pelantikan Dukuh Pandeyan Tidak Akan Dibatalkan
