Mudik Dilarang, Ini Ketentuan Menggunakan Kereta Api Jarak Jauh

Supriyanto mengatakan, ada sejumlah kriteria khusus bagi pelaku perjalanan kereta api. Kriteria tersebut yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Untuk pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan. Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum non pekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat.

“Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” terangnya.

Selain diwajibkan membawa surat izin perjalanan tertulis, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif RT-PCR, Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19. Hasil tersebut harus diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Menurut Supriyanto, nantinya para petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun. Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan.

“Kami akan melakukan proses verifikasi berkas-berkas syarat perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dilakukan dengan teliti, cermat, dan tegas. Karena kita mendukung kebijakan pemerintah agar masyarakat tidak mudik,” katanya.

Supriyanto menjelaskan, adapun kereta api yang dioperasikan Daop 6 Yogyakarta pada masa peniadaan mudik yaitu KA Argo Lawu relasi Solo Balapan - Gambir, KA Bengawan relasi Purwosari - Pasar Senen, serta KA Sri Tanjung, relasi Lempuyangan-Ketapang. Sedangkan kereta api yang lewat Daop 6 Yogyakarta, meliputi KA Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng, KA Gajayana relasi Gambir - Malang, KA Bima relasi Gambir - Surabaya Gubeng serta KA Kahuripan, relasi Blitar - Kiaracondong.

Untuk tiket perjalanan tersebut dijual melalui aplikasi KAI Access, situs resmi KAI, aplikasi mitra resmi KAI, dan khusus pembelian tiket di loket stasiun dilayani penjualan langsung 3 jam sebelum keberangkatan.

“Jumlah KA yang kami operasikan memang hanya terbatas untuk mengakomodir pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik. KAI tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan dan hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia,” paparnya.

Menurutnya, kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal yang dijalankan tersebut sudah mendapatkan izin dari Pemerintah. KAI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 pada moda transportasi kereta api.