Kata Pengamat UGM Soal Saling Membandingkan Era SBY dan Jokowi

28 Sep 2022, 10:00 WIB

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM, Wawan Mas'udi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).

Yogyakarta, IDN Times - Tensi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah mulai memanas. Meski terhitung masih lebih dari satu tahun menjelang Pemilu dan Pilpres, saling membandingkan antar-rezim mulai terjadi.

Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi pemerintah saat ini, dan juga partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saling sentil dengan PDIP yang menjadi pengusung Joko Widodo. Terkait hal itu, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi, pun angkat bicara.

1. Bagian kontestasi politik

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut Wawan, saling membandingkan antar pemerintahan saat ini dan pemerintahan dahulu dinilai menjadi hal yang wajar. “Wajar ya, bagian dari kontestasi politik, untuk membangun political differentiation. Untuk membangun diferensiasi politik, antara yang sedang di pemerintahan dan yang saat ini di luar pemerintahan,” katanya, Rabu (28/9/2022).

Membandingkan antar-rezim, disebut Wawan menjadi salah cara untuk membangun diferensiasi. “Salah satunya memang membanding-bandingkan antara rezim yang sekarang dan yang dulu, untuk membangun diferensiasi itu. Nah, yang dilakukan Partai Demokrat ya khususnya, sebenarnya untuk menunjukkan diferensiasi sekaligus melakukan political plan,” kata Wawan.

2. Bagian pemanasan menuju 2024

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Membanding-bandingkan antara rezim ini dinilai sebagai dari pemanasan jelang pesta demokrasi di 2024. “Jadi ini konteks besarnya menurutku bagian dari pemanasan menuju 2024, membanding-bandingkan itu. Baiknya itu sebenarnya menawarkan alternatif,” ucap Wawan.

Wawan menyebut akan lebih baik jika oposisi itu, melihat pemerintahan saat ini, dan menawarkan bentuk alternatif kebijakan, maupun gaya kepemimpinan seperti apa yang akan dibangun. “Mestinya seperti itu,” katanya.

3. Mengecek data yang diklaim

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Jika ingin melihat mana klaim yang benar antara klaim pemerintah saat ini, dan pemerintahan yang dulu, menurut Wawan tinggal melihat data-data yang ada saja. “Kalau mana benar mana salah tinggal tunjukkan datanya saja,” ucapnya.

Wawan menegaskan bahwa, saling sindir dan kritik ini bagian dari Pemilu dan Pilpres 2024. “Kita kan harus evidencenya kuat ya soal infrastruktur, anggaran, atau lainnya, tapi ini konteksnya lebih pemanasan. Menjelang proses Pemilu Pilpres, 2023 tensi akan naik lagi, 2024 tentu akan naik,” pungkasnya.