Isu BBM Oplosan, Bahlil Minta Masyarakat Tak Khawatir

Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM hanya berperan dalam fungsi pengawasan, sementara pengusahaan minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Ia juga menyoroti dugaan mark up dalam kontrak pengiriman minyak mentah impor oleh Pertamina yang terjadi pada periode 2018-2023, yang memicu isu BBM oplosan.

"Tapi bukan berarti kami tidak harus mendapatkan laporan, laporan tetap ada terus," ujar Bahlil.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada masalah terkait harga dan spesifikasi bahan bakar dengan RON 90, 92, 95, atau 98. Meski demikian, Bahlil memastikan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Isu BBM oplosan mencuat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan mark up kontrak pengiriman minyak mentah impor periode 2018-2023 oleh Pertamina.

Dari sembilan tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pejabat Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Riva diduga memalsukan data impor minyak mentah dengan mencatat minyak di bawah RON 90 sebagai RON 92. Sementara itu, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa perkiraan kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp193,7 triliun hanya untuk tahun 2023. Kejagung masih menelusuri kemungkinan modus serupa terjadi sejak 2018 hingga 2022 dengan potensi kerugian yang lebih besar.