Menpan RB Ingin Pemda Se-Indonesia Tiru Tata Kelola DIY
Pengarahan Menpan RB Penilaian SAKIP_IDNTimes/Holy Kartika
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times-Selama lima tahun berturut-turut Pemda DIY meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaik nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenpanRB), Tjahjo Kumolo berharap pemda lain di Indonesia dapat belajar dari Yogyakarta.
Hal itu sampaikan Menpan saat memberikan pengarahan di acara penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi Pemda, Pemkab dan Pemkot di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Senin (4/11).
"DIY menjadi contoh nasional, sebagai daerah dengan anggaran meningkat. Akuntabilitas kinerja yang dilakukan ada hasilnya," ujar Tjahjo.
Baca Juga: Jadi MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo Bertekad Jadikan Birokrasi Lebih Efektif
1. Menpan dorong pemda tiru DIY
Pengarahan Menpan RB Penilaian SAKIP_IDNTimes/Holy KartikaTjahjo mengimbau agar pemerintah daerah lainnya dapat meniru penerapan kinerja akuntabilitas yang dilakukan Pemda DIY. Tahun lalu, kata Menpan, Pemda DIY menjadi satu-satunya instansi yang mendapat nilai AA dengan penerapan Sistem AKIP terbaik se nasional.
"Daerah lain harus studi tiru dengan [Pemda] DIY, jangan hanya banding saja," ungkap Tjahjo.
Untuk mendorong kinerja instansi pemerintahan menuju lebih baik, Menpan telah membuat surat edaran mengenai penerapan studi tiru ke DIY. Tjahjo meminta agar pimpinan daerah di seluruh Indonesia bisa meniru tata kelola pemerintahan di DIY.
2. Percepat reformasi birokrasi
IDN Times/Gregorius Aryodamar PStudi tiru dinilai menjadi salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi. Tjahjo menilai akuntabilitas kinerja Pemda DIY sudah cukup bagus. Bahkan, tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan berhasil membuat banyak efisiensi.
"Di antaranya dari 3.000 program kemudian dipangkas menjadi sekitar 800 program, ini sangat bagus," kata Tjahjo.
Menpan menambahkan dengan adanya reformasi birokrasi ini, maka dapat mempercepat pelayanan publik. Selain itu, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi dapat turut mempercepat masuknya investasi.
3. Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja terintegrasi
Pengarahan Menpan RB Penilaian SAKIP_IDNTimes/Holy KartikaTerkait pencapaian tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HBX mengungkapkan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja, tidak dapat dilakukan secara parsial. Akan tetapi, penerapannya harus terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.
"Terintegrasi mulai penetapan target dan indikator kinerja secara berjenjang, penetapan program dan kegiatan secara rasional dan terukur," jelas Sultan.
Lebih lanjut Sultan memaparkan dengan penilaian tersebut, pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan pelaksanaan administrasi secara tradisional. Orientasi ASN sebagai mesin birokrasi diperluas dan dipertegas menjadi satu pelaksana kebijakan publik pelayan publik dan perekat bangsa.
"Konsekuensinya ASN harus berubah dari sekedar pekerja kantoran menjadi insan peradaban yang dalam integritas melekat misi melayani sepenuh hati, berwawasan masa depan, berjiwa entrepreneurship, melek IT, dan berwatak anti korupsi, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang," jelas Sultan.
Baca Juga: Cerita Tjahjo Kumolo yang Jalani 3 Kali Sertijab Dalam Satu Hari
