Program Tol Laut Berjalan 8 Tahun, Pustral UGM: 4 Hal harus Dibenahi
Ilustrasi Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara 4. (dok. Kemenhub)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo, sekaligus Program Strategis Nasional (PSN). Peneliti Senior Pusat Studi dan Logistik (Pustral) UGM, Arif Wismadi, menjelaskan setelah berjalan hampir delapan tahun, ada sejumlah hal yang dinilai perlu dibenahi.
“Sebagai konsep untuk menurunkan disparitas harga antar wilayah maka tol laut adalah bagus. Begitu juga pilihan untuk mengelola biaya transportasi Rp0 sehingga harga di Surabaya sama dengan di Papua juga tepat. Namun demikian, dalam pelaksanaan banyak hal perlu dibenahi,” kata Arif Wismadi, Sabtu (17/9/2022).
1. Berbagai hal yang perlu dibenahi agar tol laut maksimal
Peneliti Senior Pusat Studi dan Logistik (Pustral) UGM, Arif Wismadi.(IDN Times/Herlambang Jati)Arif Wismadi menjelaskan meski telah terjadi peningkatan seperti trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas angkut kapal hingga volume muatan, sejumlah masih perlu dibenahi untuk memaksimalkan fungsi tol laut ini.
“Yang pertama adalah volume dan daerah pengaruh dari distribusi komoditas tol laut. Untuk menurunkan harga maka perlu volume yang besar. Dalam istilah Jawa, sepertinya nguyahi segoro. Dari kajian yang telah dilakukan, efek penurunan harga akan terjadi jika distribusi komoditas dengan volume cukup tersebar dalam radius 300 km. Jika hanya pada satu desa atau klaster desa maka tidak berdampak,” ucap Arif kepada IDN Times.
Pria yang merupakan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk IPTEKS Transportasi itu menyebut kondisi lain di lapangan adalah komoditas tol laut bercampur dengan komoditas non-tol laut. “Efeknya adalah harga jual pada tingkat retail yang tidak terawasi akan naik. Artinya manfaat program bukan pada sasaran akhir atau masyarakat yang dituju,” ujarnya.
2. Tantangan pengembangan tol laut ada di pendanaan
KemenhubArif menyebut tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengembangan tol laut ini adalah pendanaan. Pemerintah tidak akan memiliki kapasitas fiskal yang cukup. “Oleh karena itu perlu ada perubahan sistem, setidaknya jika disparitas tidak terdampak, namun target program bisa dicapai,” ucap Arif.
Arif menyebut untuk memaksimalkan fungsi tol laut ini memang perlu waktu. Namun, ia juga mengingatkan hal yang terpenting adalah skema yang berdampak pada sasaran akhir dari komoditas, tidak hanya menjadi program yang menguntungkan transporter.
3. Skema distribusi tol laut bisa diubah
Situs Resmi PT Pelayaran Nasional Indonesia (persero)Arif memberi saran untuk pengelolaan tol laut ini. JIka volume dan luasan wilayah tidak dapat dipenuhi pembiayaannya oleh pemerintah, maka skemanya bisa diubah menjadi distribusi by-name untuk penerima, bukan lagi distribusi hanya pada outlet atau gerai tol laut yang kemudian penjualan pada sasaran akhir menggunakan mekanisme pasar. “Apalagi jika komoditas yang sama dengan dua harga tercampur,” katanya.
Baca Juga: BAB di Tengah Laut, Seorang Nelayan Gunungkidul Hilang
