Nasib Penjaga Sekolah Jadi Perhatian saat Hari Buruh
Gerakan Jalan Lurus dan penjaga sekolah. (Dok.Istimewa).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Hari Buruh 1 Mei juga menjadi momentum yang diperjuangkan oleh para tenaga kerja di sekolah. Salah satunya mengenai nasib para penjaga sekolah yang mengabdikan diri selama puluhan tahun.
Hal itu pula yang menjadi komitmen bagi Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus, Riyanta, yang mengungkapkan bahwa hal terpenting aturan yang dibuat di antaranya harus memberikan hak-hak yang layak dan manusiawi bagi penjaga sekolah yang selama ini telah berjasa bagi dunia pendidikan. Menurut Riyanta, nasib para penjaga sekolah terkadang masih sangat miris bahkan mereka yang telah mengabdi dengan masa kerja hingga puluhan tahun.
"Saya mendorong teman-teman melakukan upaya bersama, perjuangan bagi nasib penjaga sekolah. Karena apa, banyak yang sudah bekerja 40 tahun atau mereka yang minimal 10 tahun bekerja, namun masih belum mendapatkan apresiasi agar bisa diakomodir setara," jelas Riyanta, yang juga Anggota DPR RI Komisi II, Senin (1/5/2023).
1. Intervensi tenaga sekolah masuk perekrutan ASN PPPK
Ketua GJL, Riyanta. (Dok. Istimewa)Riyanta mengungkapkan jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengatur mengenai Tenaga Administrasi Sekolah, baik nama jabatan, kualifikasi pendidikan maupun persyaratan bagi tenaga ini dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 dan Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Antara lain, mengenai Petugas Layanan Khusus mulai dari penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi hingga pesuruh dengan kualifikasi memenuhi kompetensi di antaranya kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
"Sebenarnya bagaimana menginventarisasi tenaga sekolah ini ke dalam sistem perekrutan ASN PPPK itu. Salah satu yang diperjuangkan teman-teman penjaga sekolah kan sistem kualifikasi itu yang sebetulnya bisa dibangun bersama. Nah, kita bersama akan berupaya mengakomodir aspirasi para tenaga di sekolah," jelas Riyanta.
2. Penjaga sekolah harus dipikirkan secara bijaksana dan manusiawi
Gerakan Jalan Lurus dan penjaga sekolah. (Dok.Istimewa).Lebih rinci, misal para tenaga kerja yang sudah mengabdi puluhan tahun tentu harus dipikirkan secara bijaksana dan manusiawi. Kualifikasi bisa distandardisasi dengan berbagai Paket Standarisasi semacam pendidikan non formal misalnya.
"Kemudian harus ada skema aturan yang jelas. Ke depan kita ingin ada payung hukum bisa memberi ruang bagi mereka," jelas Riyanta.
Hingga kini, Gerakan Jalan Lurus berupaya menginventarisasi penjaga sekolah baik di wilayah DIY--Jawa Tengah maupun skala nasional untuk mencari solusi bagi kesejahteraan penjaga sekolah.
"Kita, GJL akan bersama para penjaga sekolah baik di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta dan kota-kota lainnya, untuk terus berjihad memperjuangkan nasib mereka yang selama ini mungkin termarginalkan," ujar Riyanta.
3. Minta ada perekrutan penjaga sekolah yang jelas
pixabay.com/sunilkargwalSalah seorang penjaga sekolah, Juiman, menyampaikan harapan agar Kemenpan RB bisa mencari solusi yang bijak terkait perekrutan penjaga sekolah. "Kita berharap Menpan RB membuat peraturan menteri agar penjaga sekolah bisa diangkat menjadi tenaga PPPK sekaligus mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar membuka formasi penjaga sekolah," ucapnya.
Bersama rekan-rekannya sesama satu profesi sebagai penjaga sekolah, Jaiman hanya berharap pengabdian kepada sekolah masing-masing bisa selayaknya mendapat apresiasi. Apresiasi baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah ,terutama menyangkut kesejahteraan penjaga sekolah.
Baca Juga: Buruh di Jogja Turun ke Jalan, Mengeluh Tak Bisa Beli Tanah dan Rumah
